jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyoroti harga tes Antigen yang dinilai masih cukup tinggi.
Andre menilai saat ini alat tes antigen lokal sudah banyak di produksi di Indonesia.
BACA JUGA: Harga Makanan di Restoran dan Kafe Australia Melonjak, Apa Pemicunya?
Menurutnya, kualitas sensitivity sudah mencapai 93-96 persen dan spacificity sebesar 97-100 persen.
Antigen lokal dinilai tidak kalah dengan produk luar negeri.
BACA JUGA: Harga Tes PCR Masih Bisa Turun Lagi, Jadi Berapa?
Hal tersebut diungkapkan Andre dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI dengan Direktur PT Bio Farma (Persero), PT Kimia Farma Tbk, PT Indofarma Tbk, dan PT Pharos Tbk, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (9/11).
"Nah, harganya kan murah, harganya itu sudah di bawah Rp 30 ribu-an hingga Rp 20 ribu-an. Seharusnya pemerintah juga bisa mematok harga di bawah Rp 40 ribu, atau di bawah Rp 30 ribu," ujar Andre dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (10/11).
BACA JUGA: Anak Buah Luhut Buka Suara soal Polemik Harga Tes PCR Covid-19
Legislator Dapil Sumatera Barat I itu juga menyoroti harga tes PCR di Indonesia yang seharusnya bisa berada di bawah harga Rp 200 ribu.
"Harusnya sudah bisa diterapkan sejak Maret 2021, di saat harga tes PCR sedang mahal," kata Andre.
Andre juga mempertanyakan harga PCR yang mengalami perubahan dari yang pertama Rp 2,5 juta.
"Berubah menjadi Rp 900 ribu, berubah jadi Rp 495 ribu. Sekarang berubah menjadi Rp 275 ribu. Sudah tiga kali (berubah)," ungkapnya.
Andre menambahkan murahnya harga tes PCR tersebut bisa disebabkan oleh banyak faktor, misalkan komponen harga yang terkandung dalam tes PCR di antaranya seperti Viral Transport Medium (VIT) dengan range harga sekitar Rp 10 ribu, ekstraksi kit dengan harga sekitar Rp 25 ribu, hingga harga reagen yang berkisar Rp 65 ribu.
"Sebenarnya di bawah Rp 200 ribu masih untung," ucap dia.
Bagi Andre struktur biaya tes PCR sudah jelas, kit itu hanya Rp 100 ribu, mulai dari VTM, ekstraksi kit dan PCR kit, itu hanya di bawah Rp 100 ribu.
Kemudian, Andre menyebut, APD, biaya nakes, biaya operasional lainnya, ditambah keuntungan, saya rasa masih bisa 170 sampai 180 ribu.
"Masih untung itu," katanya.
Politikus Fraksi Partai Gerindra itu meminta perusahaan pelat merah yang berkecimpung di bidang kesehatan bekerja untuk rakyat.
"Tolong ini bapak pikirkan, BUMN itu memang diperintahkan oleh Kementerian BUMN sesuai Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 memberikan keuntungan, tapi juga ada tugas untuk membantu negara," tegas Andre. (jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robia