jpnn.com - JAKARTA – Jadwal tahapan pengisian daftar riwayat hidup atau DRH NIP PPPK 2023 yang sudah dimulai sejak 16 Desember 2023 akan berakhir hari ini, Minggu 14 Januari 2024.
Hingga satu hari jelang tenggat waktu, belum ada data terbaru dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) berapa banyak peserta seleksi PPPK 2023 yang sudah dinyatakan lulus, tetapi belum mengisi daftar riwayat hidup (DRH) untuk penetapan NIP PPPK.
BACA JUGA: Menjelang Pendaftaran PPPK 2024, Ribuan PTT Diminta Belajar Komputer & Berdoa
Namun, data BKN menyebutkan, hingga Kamis (11/1) masih banyak yang belum mengisi DRH NIP PPPK 2023.
Dari 412.712 peserta yang lulus PPPK 2023, sebanyak 139.258 di antaranya belum melakukan pengisian DRH NIP PPPK.
BACA JUGA: Bu Heti: Segera Resume Pengisian DRH NIP PPPK 2023, Antisipasi Server Down
Dengan demikian, dipastikan 139.258 orang peserta lulus seleksi PPPK 2023 melakukan pengisian DRH pada 12-14 Januari atau hari-hari terakhir.
Ketum Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (FGHNLPSI) Heti Kustrianingsih sudah cemas melihat angka tersebut.
BACA JUGA: Seleksi CPNS 2024 & PPPK Mirip Swasta, Gelombang I Mei, Honorer Berpeluang Habis
Dia mengimbau rekan-rekannya, terutama yang masuk kategori prioritas satu (P1), segera mengakhiri pengisian DRH.
"Teman-teman guru P1 yang sudah selesai mengisi DRH NIP PPPK 2023 segera akhiri dan resume, ya. Jangan dilama-lamain, khawatir nanti pas dekat-dekat server down," kata Bu Heti kepada JPNN.com, Sabtu (13/1).
Bu Heti juga mengingatkan seluruh P1 bahwa jika pengisian DRH sudah selesai semua, maka diperiksa kembali.
Kalau sudah dipastikan benar semua pengisiannya, segera akhiri dan resume jangan menunggu lagi.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku Panselnas CASN, juga sudah berulang kali mengingatkan mengenai hal ini.
Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (Sinka) BKN Suharmen mengungkapkan, masalah jaringan seringkali menjadi alasan CASN ketika mengisi DRH.
Suharmen sudah kerap mengingatkan CASN termasuk calon PPPK agar jauh-jauh hari mengisi DRH sebelum deadline, untuk mengantisipasi kendala jaringan.
Ditekankan bahwa pengisian DRH merupakan pintu pertama pemberkasan penetapan NIP PPPK. Jika hingga tenggat waktu belum juga berhasil melakukan pengisian DRH, yang rugi calon PPPK itu sendiri.
"Kalau sudah begitu yang rugi kan calon PPPK itu sendiri karena mengisi DRH itu penting sebagai pintu pertama pemberkasan penetapan NIP PPPK guru," kata Suharmen kepada JPNN.com, 14 Januari 2022.
Namun, perlu juga diketahui bahwa terdapat dua kemungkinan jika hingga 14 Januari 2024 masih banyak yang belum melakukan pengisian DRH.
Pertama, peserta yang sudah lulus PPPK 2023, tetapi tidak mengisi DRH hingga batas akhir dianggap mengundurkan diri. Berapa pun jumlahnya.
Kemungkinan kedua, BKN selaku Panselnas CASN memperpanjang jadwal pengisian DRH NIP PPPK 2023.
Nah, jika tahapan pengisian DRH diperpanjang, konsekuensinya ialah tahapan penetapan NIP PPPK 2023 menjadi ikut molor.
Dampak ikutannya, kesempatan untuk lebih cepat menikmati gaji pertama sebagai PPPK juga tertunda.
Kasus Perpanjangan Waktu Isi DRH PPPK 2022
Pada seleksi PPPK 2022, BKN memperpanjang jadwal pengisian DRH lantaran hingga hari terakhir masih banyak honorer belum melakukan tahapan tersebut, antara lain karena gagal mengakhiri proses tahapan krusial ini.
Saat itu, Dewan Pembina Forum Honorer Nonkategori Dua Indonesia (FHNK2I) Raden Sutopo Yuwono bersuara lantang memperjuangkan rekan-rekannya yang sudah lulus seleksi PPPK 2022.
Pasalnya, menjelang tenggat waktu, masih banyak yang belum berhasil melakukan pengisian DRH penetapan NIP PPPK guru 2022.
Saat itu, masalah yang menjadi penyebabnya, antara lain, banyak peserta lulus seleksi PPPK 2022 belum selesai mengurus dokumen DRH, server pengisian DRH tidak bisa dibuka para peserta.
Bahkan, kata Sutopo saat itu, server pengisian DRH sempat tidak bisa diakses guru honorer. Dia menduga, penyebabnya karena banyak peserta yang mengakses pada waktu bersamaan.
"Kasihan sekali kawan-kawan karena mereka belum mengakhiri DRH akibat terkendala jaringan," kata Sutopo.
Sutopo pun meminta kebijakan pemerintah, baik BKN maupun Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk memberikan perpanjangan waktu pengisian DRH.
Jika tidak ada perpanjangan, kata dia, akan banyak guru honorer yang gugur. Dampaknya banyak juga formasi PPPK guru yang kosong, padahal peserta yang lulus hanya 250.320 orang.
Bukan hanya terjadi pada 2022, masalah pada tahapan pengisian DRH NIP juga muncul pada seleksi PPPK 2021.
Sampai 10 Januari 2022, masih ada calon PPPK guru tahap 1 yang belum mengisi DRH.
Begitu mencoba mengisi DRH pada 11 Januari 2022, muncul pilihan mengundurkan diri.
Sejumlah guru honorer di Papua, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, hanya bisa menangisi nasibnya karena gagal mengisi DRH. Mereka malah diberikan pilihan untuk mengundurkan diri.
Suharmen BKN pernah mengatakan, peserta seleksi bisa mengajukan usulan perpanjangan waktu pengisian DRH kepada masing-masing instansi, yang akan diteruskan ke BKN selaku Panselnas. Namun, tidak serta merta langsung dikabulkan.
BKN nanti akan mengevaluasi argumen yang disampaikan instansi. Jika argumennya masuk akal, akan diberikan perpanjangan.
Sebaliknya bila argumennya tidak masuk akal, usulan perpanjangan jadwal pengisian DRH NIP PPPK akan ditolak. (sam/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu