jpnn.com - JAKARTA - Hari ketiga pendaftaran PPPK 2024 gelombang pertama (1-20 Oktober), ternyata banyak honorer tidak ada formasinya.
Bukan hanya tenaga non-ASN yang masuk database Badan Kepegawaian Negara (BKN), honorer K2 pun demikian.
BACA JUGA: THP Gaji PPPK 2024 Lulusan SMA Hingga Rp7,7 Juta, Alhamdulillah
Sontak ini membuat honorer K2 protes. Mereka mempertanyakan skala prioritas yang diumbar pemerintah, yang ternyata tidak berdampak positif.
Honorer K2 yang tidak punya formasi terpaksa belum bisa mendaftar di gelombang pertama.
BACA JUGA: Pendaftaran PPPK 2024: Banyuwangi Siapkan 614 Formasi, Beri Kesempatan Besar untuk Honorer
Ketum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Sahirudin Anto mengimbau rekan-rekannya yang tidak ada formasi untuk tenang.
Mereka diminta tetap mendaftar PPPK 2024 sesuai arahan panitia seleksi nasional calon aparatur sipil negara (Panselnas CASN).
BACA JUGA: Pendaftaran PPPK 2024: Pemkab Mubar Siapkan 1.440 Formasi, Prioritaskan yang Sudah Lama Mengabdi
"Terlepas dari persoalan ada formasi atau tidak, tetapi yang wajib adalah membuat akun SSCASN. Kalau tidak ada formasi, maka akan masuk pada gelombang kedua," terang Sahirudin kepada JPNN, Kamis (3/10).
Dia menambahkan pemerintah dan DPR RI sudah sepakat untuk mengangkat 1,7 juta honorer K2 dan non-ASN database BKN. Bagi yang ada formasinya, diangkat PPPK penuh waktu.
Sisanya yang tidak dapat formasi diangkat PPPK paruh waktu. Namun, ketika pemda punya kemampuan fiskal, statusnya diangkat penuh waktu tanpa tes.
"Kalau PPPK paruh waktu atau penuh waktu itu berbicara tentang formasi yang tersedia tahun 2024. Bagi daerah yang ada formasi jabatannya sesuai dengan di mana honorer K2 bekerja, maka itu sudah pasti jabatannya honorer K2 sesuai dengan KepmenPANRB No 347 Tahun 2024," jelasnya.
Untuk mengurangi kebimbangan atas ada atau tidaknya formasi PPPK 2024, Sahirudin menyarankan honorer K2 melihat peta jabatan di instansi masing-masing. Jika ada jabatan yang minus 1 atau minus 2, maka pasti ada kebutuhan.
Kemudian, hitung semuanya, lalu koordinasikan di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) atau Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), apakah jabatan yang minus tadi pada saat penginputan jabatan di sistem diceklis atau tidak.
"Kalau terceklis, apakah bupati dari sekian banyak kuota mau menerima PPPK atau hanya sebagian ataupun tidak ada," terangnya.
Koordinator Wilayah PHK2I Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Tri Julianto mengingatkan seluruh honorer untuk mendaftar dan wajib tes.
Bila tidak ada formasinya tetap wajib daftar. Jangan sampai malah merugi karena dianggap tidak ikut pendaftaran PPPK 2024.
"Peluang perubahan status di tahun ini bila tidak mendaftar akan ditinggal. Harapan perubahan status akan tidak ada lagi," katanya.
Dia mengingatkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang diakui hanya ASN PPPK dan PNS.
Nah, PPPK ini ada sistem paruh waktu dan penuh waktu. Jadi, jangan sampai ketinggalan momentum seleksi PPPK 2024 karena ini kesempatan terakhir untuk honorer mengubah nasibnya menjadi ASN. (esy/jpnn)
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Mesyia Muhammad