jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar merasa tidak yakin kasus pembunuhan terhadap aktivis HAM Munir Said Thalib, atau lebih akrab disebut Munir, bisa tuntas di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Dalam berbagai kasus, survei, pendapat ahli, jelas pemerintahan Jokowi jeblok dalam urusan hukum dan HAM," kata Haris melalui layanan pesan, Selasa (7/9).
BACA JUGA: Munir, Oh Munir
Eks Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) itu menilai rezim setelah Jokowi harus belajar dari pemerintahan saat ini.
Misalnya, tidak membiarkan kasus Munir berlarut-larut.
BACA JUGA: Heran dengan Sikap Saipul Jamil, Zaskia Mecca: Dari Kemarin mau Komentarin ini
"Menurut saya, singkat dan jelas saja bahwa kasus Munir adalah ranah bagi rezim pasca-Jokowi. Titik," ungkapnya.
Munir diketahui meninggal pada 7 September 2004 dan kematiannya masih menjadi misteri.
BACA JUGA: Tanggal Munir Dibunuh Jadi Hari Perlindungan Pembela HAM Indonesia
Eks Dewan Pengurus KontraS itu meninggal dunia pukul 08.10 waktu Belanda di Bandara Schipol Amsterdam atau dua jam sebelum pesawat GA-974 mendarat di Negeri Kincir Angin.
Pollycarpus Budihari Priyanto belakangan ini divonis 14 tahun penjara oleh majelis hakim atas kasus pembunuhan kepada Munir.
Pollycarpus yang kala itu menjadi pilot maskapai Garuda Indonesia terbukti menuangkan racun arsenik ke jus jeruk milik Munir.
Setelah itu, Munir dinyatakan meninggal dalam perjalanan ke Amsterdam pada 7 September 2004 silam.
Pada 2014 silam secara resmi Pollycarpus menghirup udara bebas dari Lapas Sukamiskin.
Pollycarpus sudah menjalani masa penahanannya selama 8 tahun 11 bulan, sejak dibacakan vonis pada 20 Desember 2005.
Namun, beberapa pihak masih kecewa dengan pengungkapan kasus pembunuhan ke Munir yang dianggap belum menyentuh aktor intelektual.(ast/jpnn)
Redaktur : Yessy
Reporter : Aristo Setiawan