jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Haris Hijrah Wicaksana menilai gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) biasa-biasa saja.
Dia menganggap, KAMI hadir untuk menyuarakan refleksi demokrasi, sehingga pemerintah tidak perlu panik.
BACA JUGA: Perlukah Dubes Palestina Disanksi karena Menghadiri Deklarasi KAMI?
"Di negara demokrasi hal itu hal wajar para tokoh menyuarakan dengan lantang mengkritisi kebijakan pemerintah, sepanjang kritikannya membangun dan solusi," kata pria yang merupakan dosen Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Stisip) Setia Budhi Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten itu, seperti dikutip dari Antara.
Haris mengatakan, pemerintah tidak perlu membesar-besarkan karena gerakan oposisi itu biasa-biasa saja sebagai refleksi demokrasi. Di negara demokrasi perlu ada kaum oposisi dengan menyuarakan lantang, karena mereka tidak berada di posisi pemerintahan.
BACA JUGA: Ustaz HNW: Teror Terhadap Deklarasi KAMI adalah Sikap Warisan Penjajah
Mereka para tokoh oposisi itu hanya memandang secara subjektif saja dengan selalu menyalahkan kebijakan pemerintah.
"Saya menilai gerakan deklarasi KAMI itu sebagai aksi damai dan tidak menjadikan ancaman untuk melakukan pemakzulan maupun menggulingkan pemerintah Jokowi yang sah dan legal," katanya.
BACA JUGA: Benarkah KAMI Didanai Gatot Nurmantyo? Ahmad Yani: Saya mau Ketawa ini
Menurut Haris, mekanisme sistem presidensial sangat berat untuk menggulingkan presiden dan syaratnya harus ada sidang paripurna MPR juga harus menyetujui 2/3 anggota legislatif.
Sedangkan, legislatif yang ada saat ini sekitar 90 persen di bawah koalisi pemerintahan Jokowi.
Gerakan deklarasi KAMI itu, kata dia, hanya untuk mendapatkan perhatian pemerintah agar para tokoh bisa kembali berkoalisi di bawah naungan pemerintah Jokowi.
Sebab, di antaranya ada tokoh yang pernah menjabat pemerintahan Jokowi, seperti Rizal Ramli, Said Didu dan Gatot Nurmantyo.
"Saya melihat mereka itu ingin kembali diberikan jabatan oleh pemerintahan Jokowi," kata dosen Untirta itu.
Ia mengatakan, deklarasi KAMI yang menuntut delapan maklumat di antaranya penyelamatan Pancasila, penanggulangan pandemi COVID-19, resesi ekonomi dan penegakan supremasi hukum itu tidak mendasar.
"Maklumat delapan tuntutan itu tidak jelas ke mana arahnya, sebab pemerintah Jokowi tengah mengupayakan penanganan resesi ekonomi maupun pandemi COVID-19 itu," katanya. (antara/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Adek