Harusnya Ahok Tiru Cara Prabowo Hengkang dari Golkar

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo meminta para politisi muda baik yang sedang berkiprah di parlemen di Senayan, maupun akan masuk, atau yang sedang mengisi jabatan publik agar tidak meniru perilaku Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang kerap keluar masuk parpol.

Dia pun berharap agar para politisi muda itu lebih mengedepankan komunikasi antar internal bila ada permasalahan dengan partai. Sehingga tidak langsung mundur dari partainya karena tak sependapat dengan kebijakan partai.

BACA JUGA: Hati-Hati Penipuan Haji Khusus

"Saya berharap politisi muda tidak ikut-ikutan menikuti gaya Ahok yang langsung mengundurkan diri dari Gerindra karena tak sependapat dengan partai. Saya berharap politisi muda menjadi orang-orang baik yang tahu tata krama, karena kita punya tata krama. Semua bisa dibicarakan dan dimusyawarahkan, ada etikanya. Bukan mengambil keputusan secara tiba tiba," papa Hashim saat menggelar jumpa pers di Hotel Intercontinental Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Pusat, Senin (15/9).

Menurut Hashim, kalau seorang politikus ingin mengundurkan diri etikanya harus menemui pimpinan partai dan berpamitan secara baik-baik. Hal itu untuk menjaga hubungan baik antara politikus dengan para pimpinan partai.

BACA JUGA: Slamet Tenang, Lokon Makin Aktif

"Bukan mengundurkan diri duluan baru berpamitan. Berpamitanlah sebelum mengundurkan diri. Pengunduran dirinya pakai kurir pula, bukannya disampaikan langsung. Masyarakat bisa menilai ini," ungkap adik Prabowo Subianto ini.

Dia mengatakan, Prabowo pernah keluar dari Partai Golkar, namun Prabowo secara baik-baik berpamitan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar waktu itu, Jusuf Kalla.  Dengan tata krama yang dipakai Prabowo itu, hubungan Prabowo dengan JK secara pribadi masih berjalan baik hingga hari ini.

BACA JUGA: Hukuman Luthfi Hasan Diperberat MA

Namun, kata Hashim, kondisi ini terbalik dengan apa yang dilakukan Ahok, dimana ia mengundurkan diri baru meminta waktu untuk bicara.

"Waktu itu Prabowo langsung mendatangi Pak JK dan menjelaskan semuanya kenapa dia mau mengajukan pengunduran diri. Prabowo bilang akan membangun Gerindra," tutur Hashim.

Hashim mengaku  dirinya sempat marah besar dengan tindakan Ahok itu.  Karenanya, partainya akan menggelar test untuk menyaring  para kader baru yang ingin bergabung dengan Gerindra. Test tersebut salah satunya melakukan fit and proper test terhadap kader-kader muda demi menjaga komitmen seorang politisi terhadap partai.

"Mungkin juga (disumpah) dengan tinta darahnya.  Tapi paling tidak ada komitmen tertulis," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Hashim mengaku sudah meminta Ahok agar mundur saja dari jabatannya sebagai Wakil Gubernur DKI.  Hal itu disampaikan kepada Ahok secara langsung, 18 jam setelah kurir Ahok mengantarkan surat pengunduran diri itu ke kantor DPP Partai Gerindra.  Hashim meminta Ahok mundur,  karena Ahok-lah yang mendatangi Gerindra dan meminta agar diusung sebagai cawagub DKI berpasangan dengan Jokowi.

"Dia yang datang dan minta, karena dia mau maju dari jalur independen tidak bisa. Waktu itu siapa yang dukung dia? PDIP enggak mau, Jokowi enggak mau. Saya juga awalnya menolak, tapi setelah dijelaskan kakak saya (Prabowo, red), baru saya mau. Saya orang Gerindra terakhir yang mendukung dia maju jadi wagub DKI," tutur Hashim.

Dia membeberkan, menjelang Pilkada DKI Ahok pernah bilang kalau Hashim pengemplang pajak, padahal dirinya baru saja membayar pajak Rp 200 miliar lebih.

"Sebagai kader saya harus ikut keputusan partai. Dia minta maaf dan saya memaafkan. Tapi sekarang dia tidak pernah pamit pada Prabowo, orang yang selalu membela Ahok," tukasnya.

Hashim pun menegaskan kalau pihaknya  sudah siapkan nama untuk posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Nama-nama yang disiapkan berasal dari internal partainya. Dia menambahkan ketiga kandidat itu merupakan kader internal Gerindra. Namun anggota DPRD DKI yang berada di Koalisi Merah Putih juga diajak berembuk.

"Karena koalisi merah putih sudah terbentuk di pusat maupun di daerah, jadi perlu dibahas agar bisa diterima semua," pungkasnya.(ind)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi: Dampak Negatif Pilkada Langsung untuk Pendewasaan Rakyat