jpnn.com - JAKARTA – DPR RI bakal melakukan konfrontir terhadap Kordhamentha dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang melakukan audit terhadap anak perusahaan Pertamina (Persero), Petral-PES. Hal itu dilakukan karena hasil audit dari auditor asing Kordhamentha dan BPK tersebut menimbulkan polemik di masyarakat, lantaran hasilnya berbeda.
BPK menyatakan Petral-PES melakukan transaksional secara wajar, sedangkan Kordhamentha menduga ada inefisiensi dan kebocoran data pihak ketiga.
BACA JUGA: Jaksa Agung Terseret Kasus Bansos, Jokowi Dalam Posisi Simalakama?
“Kordhamentha itu auditor yang dibayar oleh Pertamina. Apakah dia kredibel, independen sedangkan yang membiayai mereka adalah Pertamina. Sedangkan BPK merupakan institusi yang independen karena tidak berada dalam kekuasaan eksekutif. BPK memiliki kekuasaan sendiri,” ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha di Jakarta, Minggu (15/11).
Menurutnya, perbedaan hasil audit BPK dan Kordhamentha akan dibawa ke DPR. Dalam waktu dekat, kata dia, akan memanggil Menteri ESDM Sudirman Said, Pertamina serta dua auditor Kordhametha dan BPK.
BACA JUGA: Sumut Empat Tahun Juara Korupsi
“Akan kita adu, hasil dari Kordhamentha dan BPK. Kita bikin matrik mulai dari pola pengambilan keputusan hingga proses tender,” tegasnya.
Politikus Partai Golkar itu menambahkan, BPK sebagai auditor negara memiliki kewenangan yang lebih terkait kerugian negara. Sedangkan hasil audit Kordhamentha itu hanya untuk internal Pertamina saja. Artinya hasil audit Kordhamentha untuk perbaikan dan mengetahui inefiensi di tubuh pertamina.
BACA JUGA: Jaksa Agung yang Ideal Harus Penuhi Dua Hal
“Hasil audit Kordhamentha hanya bersifat internal Pertamina saja, untuk perbaikan internal pertamina saja. Kalaupun mau dibawa ke ranah hukum, itu wewenang pejabat terkait seperti Menteri ESDM atau Dirut Pertamina Dwi Soetjipto,” katanya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Peralatan Tempur TNI Tiba di Bitung, Ada Apa?
Redaktur : Tim Redaksi