JAKARTA -- Sebanyak 19 bupati/walikota yang mengikuti kuliah singkat di Harvard University akan mengakhiri perkualiahannya pada 12 Oktober mendatangKepala Badan Pendidikan dan Latihan (kaban Diklat) Kemendagri, Tarmizi A Karim mengatakan, begitu para kepala daerah pulang, maka mereka harus menularkan ilmunya kepada para anak buahnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari 19 kabupaten/kota yang ikut ke Harvard, kata Tarmizi, juga harus menerapkan materi-materi kuliah itu begitu sampai ke daerah masing-masing.
"Kepala Bappeda misalnya, dia harus mentransfer pemahaman materi-materi yang sudah didapat kepada para SKPD-SKPD
BACA JUGA: Sekolah RSBI Pintar Manfaatkan Celah Aturan
Materi kuliah tentang transparansi misalnya, sejauh mana nanti terakomodir mulai dari perencanaan hingga proses pembangunan di daerah," ujar Tarmizi kepada wartawan di Kemendagri, Jumat (7/10).Tarmizi sendiri sempat empat hari melihat langsung proses perkuliahan di universitas terkemuka itu
BACA JUGA: BOS Telat, Sekolah Bisa Langsung Protes
Saat saya ke sana, subyek kuliahnya antara lain tentang demokrasi, transparansi," ujarnya.Para peserta, lanjutnya, juga dibebani materi kuliah yang sangat padat
BACA JUGA: Payung Hukum Penyaluran BOS 2012 Dianggap Kurang Kuat
"Esok paginya didiskusikan, dengan tanya jawab, dengan profesor di sana," ceritanya.Kemendagri sendiri, lanjutnya, nantinya akan terus memantau perkembangan daerah yang bupati/walikotanya sudah belajar ke Harvard"Nanti ada tindak lanjutnyaSetelah satu semester, nanti mereka kita panggil lagi, kita bikin workshop," ujar pejabat asal Aceh itu.
Seperti diketahui, dari 19 bupati/walikota itu, Bupati Serdang Bedagai Erry Nuradi dan Bupati Samosir Mangindar Simbolon,ikut sertaKepala Bappeda Pemkab Serdang Bedagai Taufik Batubara dan Kepala Bappeda Pemkab Samosir Hotraja Sitanggang juga ikut.
Mereka akan kuliah singkat di universitas ternama itu selama tiga minggu, berangkat dari Jakarta pada 16 September 2011Mereka bisa berangkat ke Harvard hasil dari kerjasama kemendagri dengan lembaga nirlaba Rajawali Foundation(sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Penyaluran BOS Ikuti Pola 2010
Redaktur : Tim Redaksi