jpnn.com, JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja tematik. Laporan itu disampaikan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2019 BPK.
Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan ada tiga pemeriksaan kinerja tematik yang dilakukan pada Semester II Tahun 2019. Pertama, pemeriksaan atas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia.
BACA JUGA: Ini Laporan BPK Atas Pengelolaan Dana Keistimewaan DIY dan Otsus Papua
Ia menjelaskan pemeriksaan untuk 2016-2018 dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), 60 pemerintah daerah (enam pemerintah provinsi, 45 pemerintah kabupaten, dan sembilan pemerintah kota).
“Hasil pemeriksaan BPK menyatakan masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi maka dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia,” kata Agung menyampaikan IHPS II Tahun 2019 dalam Rapat Paripurna DPD, Selasa (12/5).
BACA JUGA: Kejagung Tunggu Audit BPK Tuntaskan Jiwasraya
Kedua, kata Firman, pemeriksaan peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi kurikulum 2013.
Dia menjelaskan pemeriksaan untuk tahun ajaran 2016-2017, sampai 2019-2019 dilakukan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), 49 pemda (sembilan pemprov), 31 pemkab, delapan pemkot).
BACA JUGA: BPK Temukan Ribuan Masalah di Pemerintah
Menurut Firman, berdasar hasil pemeriksaan tersebut BPK menyatakan peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi kurikulum 2013 pada Kemendikbud kurang efektif.
“Ada empat pemda cukup efektif, 25 pemda kurang efektif, dan 19 pemda tidak efektif,” tegas dia dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPD Nono Sampono itu.
Ketiga, pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar. Firman menjelaskan pada Tahun 2018, dan Semester I Tahun 2019, dilakukan pemeriksan pada Kementerian Kesehatan (mencakup dua objek pemeriksaan) 64 pemerintah daerah (satu pemprov, 50 pemkab, dan 13 pemkot), serta BPJS Kesehatan.
“Berdasar hasil pemeriksaan Kemenkes kurang efektif dalam melakukan pengelolaan DAK bidang kesehatan, juga kurang efekftif dalam melakukan pengelolaan dana dropping barang dan pendayagunaan dokter, serta tenaga kesehatan,” ujar Firman.
Sementara itu, lanjut dia, sebanyak satu pemda tidak efektif, 20 kurang efektif, dan 43 cukup efektif dalam mengelola dana bidang kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan dasar.
“Pada BPJS Kesehatan, cukup efektif dalam melakukan pengelolana dana bidang kesehatan dalam mendukung peningkatan pelayanan kesehatan dasar,” kata Firman.
Seperti diketahui, pemeriksaan tematik adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh beberapa satuan kerja pemeriksaan secara serentak terkait dengan tema yang terdapat pada kebijakan dan strategi pemeriksaan BPK atas program pemerintah dalam suatu bidang yang diselenggarakan oleh berbagai entitas pemeriksaan.(boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy