jpnn.com, MEDAN - Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) melakukan survei terkait Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Sumatera Utara (Sumut) dengan dua simulasi survei, yakni simulasi terbuka (top of mind) dan simulasi semi-terbuka.
Direktur Eksekutive LKPI Togu Lubis menjelaskan simulasi top of mind adalah survei yang dilakukan tanpa menyodorkan nama-nama calon gubernur.
BACA JUGA: Bawaslu: Partisipasi Masyarakat Sangat Penting dalam Pengawasan Pilkada Serentak 2024
"Sementara, simulasi semi-terbuka dilakukan dengan cara menyodorkan tiga nama calon kepala daerah Sumut yang namanya menguat dalam bursa calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada 1.800 responden," kata Togu Lubis dalam keterangannya yang dikutip, Senin(12/8).
Togu mengatakan hasil survei dari LKPI mengenai tingkat pilihan publik terhadap bakal calon Gubernur Sumut berdasarkan simulasi terbuka (top of mind) menempatkan Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan pada urutan pertama dengan angka keterpilihan sebanyak 27,2 persen.
BACA JUGA: Demokrat Usung Bobby Nasution- Surya untuk Pilgub Sumut
Kemudian, mantan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menempati urutan kedua elektabilitas tertinggi dengan raihan sebesar 19,7 persen, dan urutan ketiga ada Bobby Afif Nasution yang sekarang menjabat sebagai Wali Kota Medan dengan 17,2 persen.
Nama lainnya yang disebut responden sebagai Cagub Sumut pilihan elektabilitasnya di bawah 5 persen, seperti Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah (Ijeck) dan nama-nama lainnya.
BACA JUGA: Survei PSI, Elektabilitas Nikson Nababan Paling Unggul dalam Pilgub Sumut
Hasil dari simulasi semi terbuka dengan tiga nama bakal Cagub Sumut, pilihan responden tetap jatuh pada Nikson Nababan dengan 31,8 persen.
Kemudian, Edy Rahmayadi sebesar 29,9 persen, Bobby Nasution 24,6 persen, responden yang tidak memilih sebesar 13,7 persen.
Hasil survei juga mengambarkan pertimbangan responden dalam memilih bakal Cagub Sumut.
Sebanyak 79,6 persen responden memilih calon gubernur karena kesamaan agama dengan calon gubernur, sedangkan 80,6 persen pilihan didasarkan kesamaan suku dengan calon gubernur.
LKPI juga menemukan mayoritas pemilih sebanyak 83,7 persen responden menginginkan pemimpin yang memiliki karakter jujur, dapat dipercaya, dan antikorupsi, serta perhatian pada rakyat sebesar 72,8 persen, berwibawa sebesar 49,7 persen, berpengalaman di pemerintahan sebesar 41,7 persen, dan taat pada agama sebesar 26,2 persen.
"Selain itu, responden juga ditanya apakah akan menggunakan hak pilih jika pilkada dilaksanakan. Sebanyak 72,2 persen responden akan menggunakan hak pilih, 22,6 persen tidak akan menggunakan hak pilih, dan 5,2 persen tidak menjawab," papar Togu.
Ketika dilakukan survei lebih mendalam mengenai alasan responden dalam menggunakan hak pilihnya top factor pertama responden adalah karena memang akan mengunakan hak pilihnya sebanyak 49,6 persen.
Kemudian faktor kedua responden, karena ada bakal calon yang dikenal 34,7 persen, faktor ketiga adalah mengikuti imbauan pemerintah daerah sebesar 10,6 persen, dan factor lain-lain 5,1 persen.
Lebih lanjut Togu mengungkapkan, demografi responden menurut suku dan etnis di Sumut di antaranya adalah sebanyak 24,84 persen Tapanuli/Toba, 11,2 persen Mandailing, 5,9 persen Karo, 2,4 persen Simalungun, 0,7 persen Pakpak, 6,36 persen Nias, 5,8 persen Melayu, dan 2,7 persen Tionghoa.
Ada 2,6 persen penduduk yang merupakan suku Minang dan 0,9 persen Aceh, suku atau etnis dari pulau Jawa mencapai 33,4 persen, dan sebanyak 3,2 persen etnis lainnya.
Didasarkan pada agama responden beragama Islam persentasenya mencapai 63,2 persen, Selanjutnya sebanyak 26,6 persen dari Protestan, 7,3 persen Katolik, 2,4 persen Buddha, sebanyak 0,3 persen Kong Hu Cu, dan 0,2 persen Hindhu.
Hasil survei terkait tingkat elektabilitas bakal calon gubernur mempunyai hubungan yang signifikan dengan pertimbangan responden dalam memilih bakal cagub.
Mayoritas responden, lanjut Togu, dalam memilih calon gubernur didasarkan pada pertimbangan kesamaan agama dan etnis dengan calon gubernurnya.
Menurut Togu, hal ini dapat diartikan sangat jelas faktor agama dan suku etnis menjadi preferensi penting responden dalam memilih kepala daerah di Sumut.
Berdasarkan survei dari LKPI, rendahnya elektabilitas Bobby Nasution dikarenakan terdampak terpaan kasus korupsi yang melibatkan Gubernur Maluku Utara di KPK yang menyebut nama Bobby Nasution atau block Medan.
Hal ini, sambung Togu, menjadi preferensi bagi responden untuk tidak memilih Bobby Nasution.
"Sebab, sebanyak 83,67 persen responden menginginkan pemimpin yang memiliki karakter jujur. Selain itu, dapat dipercaya dan anti korupsi," terang Togu.
Survei LKPI pada 30 Juli-7 Agustus 2024 itu dilakukan dengan populasi survei yang terdiri atas warga negara Indonesia di Provinsi Sumut yang memiliki hak pilih dalam pemilu, yakni mereka yang berusia 17 tahun hingga lebih atau sudah menikah ketika survei berlangsung.
"Pengambilan sampel dengan metode multistage random sampling yang diikuti sebanyak 1.800 responden. Wawancara secara tatap muka dengan margin of error sekitar kurang lebih 2,31 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen," ujarnya. (mar1/jpnn)
Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi