jpnn.com, MALANG - Praktik politik uang (money politics) diprediski masih marak di Pemilu 2019. Terutama di wilayah pinggiran maupun padat penduduk yang suara pemilihnya masih menjadi rebutan para calon legislatif (caleg) maupun tim sukses kandidat Pilpres 2019. Mulai dari pemberian uang tunai, sembako, pulsa, hingga pemberian pupuk dilakukan.
Tengara adanya praktik tersebut sudah diendus Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Malang. Hal itu terlihat dari hasil survei yang dilakukan sepanjang Maret. Lewat tim suksesnya, caleg sudah ada yang pemanasan melakukan praktik politik uang.
BACA JUGA: Ngasiman Nilai Pemilu 2019 Berjalan Aman dan Lancar, Ini Indikatornya
Modusnya bermacam-macam. Ada yang masih menjanjikan nominal tertentu, ada juga yang telah memberi uang panjar berupa uang tunai hingga bagi-bagi pulsa.
Cara lain yang digunakan untuk memberi uang kepada warga yang punya hak pilih adalah melalui transfer rekening bank. Bahkan, ada juga tim sukses yang sudah memberi pupuk kepada calon pemilih dengan tujuan sang calon dicoblos saat pemungutan suara pada 17 April.
BACA JUGA: Bawaslu Hentikan Kasus Dugaan Politik Uang Ketua DPRD Pekanbaru
BACA JUGA: Fikchar: Lebih Banyak Orang Berduit tapi Tidak Cerdas Politik jadi Caleg
Meski memberikan sesuatu kepada pemilih dalam bentuk barang, hal itu juga masuk kategori money politics.
BACA JUGA: Soal Netralitas Polri, Pernyataan AKP Sulman Aziz Diduga Ada Unsur Paksaan
Ketua Bawaslu Kota Malang Alim Mustofa menyatakan, sejak awal Maret hingga 20 Maret 2019, pihaknya telah survei untuk memetakan potensi kerawanan praktik politik uang jelang coblosan. Total ada 344 responden yang dilibatkan dalam survei tersebut.
Mereka tersebar di lima kecamatan di Kota Malang, yakni Sukun, Blimbing, Lowokwaru, Klojen, dan Lowokwaru. ”Semua panwascam turun untuk melakukan survei,” beber Alim usai menghadiri acara rakor pelaksanaan pemantauan Pemilu Serentak 2019 di Aria Gajayana Selasa (2/4).
Dari hasil survei menyebut, secara garis besar tingkat kerawanan terjadinya praktik politik uang masih relatif tinggi. Angkanya berkisar 17–20 persen. Jadi, pihaknya bersiap mengambil langkah antisipasi dengan melibatkan Gakkumdu Kota Malang.
Salah satu caranya dengan lebih mempersiapkan patroli selama masa tenang, yakni mulai 14–16 April. ”Patroli ini untuk lebih spesifik untuk menekan kemungkinan terjadinya money politics,” ucap mantan Komisioner KPU Kota Malang ini.
Dia menambahkan, survei tersebut sekaligus merespons instruksi langsung dari Bawaslu Provinsi Jatim.
”Semua daerah melakukan pemetaan ini. Tujuannya sebagai dasar untuk mengambil langkah antisipasi,” imbuhnya. Alim menyebut, hasil survei itu sudah diteruskan ke Bawaslu Jatim yang nantinya data tersebut dikirim ke Bawaslu pusat.
Yang menarik, ada pergeseran pola praktik politik uang yang sudah berlangsung menjelang coblosan Pemilu 2019. Di antaranya, uang yang bakal dibagikan kandidat kepada calon pemilih tak hanya dalam bentuk uang tunai yang diamplopi.
Uang yang diharapkan kandidat bisa menggerakkan pemilih datang ke TPS dan mencoblos namanya itu juga ada yang ditransfer. ”Modus ini tentu tujuannya mengelabui pengawas. Karena kalau transfer, nggak ada gerak-gerik secara fisik,” tandas Alim.
Tak hanya itu, masih kata dia, pihaknya juga bakal memaksimalkan pengawas tempat pemungutan suara (TPS) dalam mencegah pelanggaran, terutama money politics.
”Sebab, biasanya tim sukses kandidat juga berusaha memengaruhi pemilih dengan beragam cara hingga sesaat sebelum coblosan. Sangat mungkin, politik uang bakal dilakukan di TPS dan sekitarnya.”
Untuk diketahui, jumlah TPS di Kota Malang mencapai 2.343 titik dan tiap TPS minimal ada satu pengawas. ”Semua pengawas TPS akan kami maksimalkan nanti, terutama pas saat masa tenang,” ungkapnya.
Selain itu, dia melanjutkan, pihaknya juga bakal memaksimalkan potensi panwascam di lima kecamatan. Jadi, semua titik rawan bisa dilakukan pengawasan. ”Panwascam juga harus turun bersama-sama nanti,” tandas dia.
Yang terpenting lagi, pihaknya mengimbau agar masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pengawasan pemilu. Karena semakin banyak yang mengawasi, maka pelanggaran pemilu akan mudah dicegah. ”Kami imbau masyarakat juga ikut terlibat dalam pengawasan ini. Minimal kalau tahu ada pelanggaran, melaporkan ke kami,” terangnya.
Sementara itu, Sekretaris Bakesbangpol Kota Malang Heru Mulyono menyatakan, pihaknya juga berupaya agar praktik culas politik uang bisa ditekan agar kualitas hasil Pemilu 2019 lebih baik. Salah satunya dengan mengoptimalkan peran kecamatan dan kelurahan untuk menyukseskan pesta demokrasi lima tahunan itu. ”Kami nanti akan mengadakan rapat koordinasi tentang persiapan pemilu dan langkah apa saja yang harus disiapkan,” ungkap dia.
BACA JUGA: Pengakuan Caleg yang Gunakan Jasa Broker Suara, Oh Ternyata
Terpisah, dosen Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya (UB) Wawan Sobari SIP MA PhD menyatakan, berdasarkan survei yang pernah dilakukan timnya, money politics tidak cukup efektif di daerah perkotaan. Namun, hal ini berbeda jika dilakukan di daerah pedesaan atau pinggiran yang mayoritas tingkat ekonominya menengah ke bawah.
”Kalau di perkotaan, pemilihnya cenderung rasional. Jadi, mereka tidak tergiur dengan pemberian uang untuk membeli hak politiknya,” kata pria yang mengajar di UB sejak 2007 ini.
Tak hanya itu, masih kata dia, politik uang juga tidak akan cukup efektif karena adanya kebiasaan warga. Yaitu, kadang uangnya diambil, tapi belum tentu dipilih pada saat pemilu berlangsung. ”Ini salah satu penyebab kenapa money politics nggak efektif di perkotaan,” tandasnya.
Meski begitu, dari hasil survei yang dilakukannya, kebiasaan memberi uang kepada pemilih marak terjadi. Bahkan, responden yang mengetahui adanya money politics mencapai 52 persen. ”Ada memang money politics itu, tapi efektivitasnya yang relatif minim,” ungkap dia. (*/c2/nay)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Peringatan Fahri buat Caleg Memble Hadapi Metode Sainte Lague
Redaktur & Reporter : Soetomo