Hasto Dorong Menteri Asal PDIP Tak Ragu Sikat Ormas Anti-Pancasila

Sabtu, 19 Agustus 2017 – 23:58 WIB
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Foto: dok/JPNN.com

jpnn.com, SLEMAN - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa pemerintah tak perlu ragu menindak organisasi kemasyarakatan (ormas) yang jelas-jelas anti-Pancasila dan mengancam NKRI. Menurutnya, kebebasan berpolitik bukan berarti tak ada batasnya.

Hasto menyatakan hal itu saat menyampaikan kuliah umum di Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Sabtu (19/8). Pria asal Yogyakarta itu mengatakan, Indonesia memiliki Pancasila yang harus menjadi pedoman termasuk dalam berpolitik.

BACA JUGA: Cak Imin: Media dan Bahasa Film Lebih Efektif Sosialisasikan Pancasila

Framework kita, kalau bicara kepentingan politik dia diikat dan dibatasi, tapi juga digerakkan nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan UUD 45 sebagai tujuan bernegara. Jadi boleh anda berpolitik, tapi tak boleh bertentangan dengan prinsip itu,” ujarnya.

Lebih lanjut Hasto mengatakan, ada dua menteri asal PDI Perjuangan yang terlibat perumusan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas, yakni Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. Menurut Hasto, partainya mendorong kader-kadernya di kabinet untuk tak ragu bertindak demi kepentingan bangsa dan negara.

BACA JUGA: Rais Aam PBNU Apresiasi Kerukunan Umat Beragama di Sulut

“Ketika Pak Tjahjo dan Pak Laoly merancang Perppu Ormas, saya tegaskan kita tak boleh ragu. Bahwa kepentingan politik kita hanya dibatasi oleh Pancasila, konstitusi dan kedaulatan bangsa itu sendiri,” tegasnya.

Karena itu, sambungnya, negara berhak mengambil tindakan ketika ada kelompok yang mengancam. “Ketika ada yang menyatakan berbeda dari negara, wajar negara bertindak,” tuturnya.

BACA JUGA: Berhasil Pertemukan Mega dan SBY, Jokowi Buktikan The Real Presiden

Hasto menuturkan, para pendiri bangsa sudah tahu bahwa Indonesia kaya raya akan keanekaragaman. Indonesia, katanya, bukan negara dengan kebudayaan tunggal.

Karena itulah Bung Karno memperkenalkan prinsip Persatuan Indonesia. Hal itu juga didasarkan pada Sumpah Pemuda 1928.

“Kesadarannya adalah Indonesia untuk semua. Bukan untuk satu agama saja, bukan satu suku saja. One for all, all for one,” ucapnya.(JPG/ara/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pilgub Jawa Timur, PDI Perjuangan Dorong Calon Usulan NU


Redaktur & Reporter : Antoni

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler