jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa partainya siap menjatuhkan sanksi tegas kepada kadernya yang menggunakan jasa Saracen untuk menjadi kepala daerah. Bahkan, bisa saja PDIP mencabut dukungan untuk kepala daerah pengguna Saracen.
"Itu di luar kultur yang dibangun oleh PDIP, dan (sanksinya) mencabut dukungan misalnya," ujar Hasto seperti diberitakan JawaPos.Com.
BACA JUGA: Segera Umumkan Jago untuk Pilkada 2018, PDIP Siapkan Kejutan
Hasto menegaskan, munculnya Saracen yang disebut-sebut sindikat bisnis hoaks dan penebar ujaran kebencian memang mengagetkan. Politikus asal Yogyakarta itu juga menyampaikan kekecewaannya karena ada kelompok di masyarakat Indonesia yang menggunakan cara-cara yang jauh dari Pancasila dan adat ketimuran.
Cara-cara model Saracen jelas tidak baik untuk praktik demokrasi. "Karena itulah PDIP sangat menyesalkan itu bisa terjadi," tegasnya.
BACA JUGA: Dianggap Provokatif, Jonru Ginting Dipolisikan
Selain itu, Hasto juga mendorong polisi mengusut tuntas sindikat Saracen. Harapannya agar hal-hal serupa tidak terjadi di kemudian hari karena pada 2018 akan ada pilkada serentak, sedangkan pada 2019 ada pemilu legislatif dan pemilu presiden yang digelar bersamaan.
"Pilkada, Pemilu harus jadi ajang kontestasi gagasan berdasarkan kriteria kepemimpinan, bukan hasil rekayasa atau berbagai skenario negatif," katanya.(cr2/JPC)
BACA JUGA: KPK Dekati Parpol untuk Susun Sistem Integritas
BACA ARTIKEL LAINNYA... Maaf, Ini Alasan PDIP Ogah Usung Kang Emil untuk Pilgub Jabar
Redaktur & Reporter : Antoni