jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan partainya menolak wacana penundaan pelaksanaan Pemilu 2024.
Dia lantas meminta para elite partai politik menghentikan polemik tersebut.
BACA JUGA: Hasil Survei Wacana Tunda Pemilu 2024, Begini Sikap Mayoritas Responden
Hasto juga meminta para elite politik menghentikan polemik perpanjangan masa jabatan presiden.
Dia menyatakan keberlangsungan pemerintahan tidak ditentukan oleh ambisi elite politik tertentu, tetapi oleh kehendak rakyat sebagaimana diatur dalam konstitusi negara UUD 1945.
BACA JUGA: Wacana Tunda Pemilu 2024 Diduga Hanya Akal-akalan Untuk Tujuan ini
“Hasil survei (LSI) makin memperkuat sikap politik PDIP. (Namun) ada (atau) tidak adanya survei, sikap PDIP setia pada konstitusi,” ujar Hasto pada peluncuran hasil survei LSI yang diikuti di Jakarta, Kamis (3/3).
Hasil survei LSI yang melibatkan 1.197 responden menunjukkan mayoritas responden yang diwawancara menolak wacana menunda Pemilu 2024 dan wacana memperpanjang masa jabatan presiden.
BACA JUGA: Ini 5 Negara yang Menentang Resolusi PBB Terkait Invasi Rusia ke Ukraina
Direktur LSI Djayadi Hanan saat acara peluncuran hasil survei menyampaikan mayoritas responden, yaitu 70 persen dari total 1.197 orang, menolak perpanjangan masa jabatan presiden.
Hasil survei yang sama juga menunjukkan 64 persen dari 1.197 responden setuju pemilihan umum tetap digelar 2024 meski nanti masih dalam situasi pandemi Covid-19.
Terkait hasil survei itu, Hasto menyampaikan PDIP punya sikap yang sama dengan para responden.
“PDIP akan terus kukuh karena memang tidak ada ruang penundaan pemilu,” kata Hasto.
Dalam kesempatan yang sama dia mengingatkan para pihak bahwa ketaatan terhadap konstitusi merupakan sikap yang penting.
Menurutnya, konstitusi dibentuk dari falsafah hidup bangsa yang kemudian jadi hukum-hukum dasar bernegara.
“Hukum dasar (pada konstitusi) ini memiliki roh. Hukum dasar ini tidak hanya melihat hukum teks,” katanya.
Dengan demikian, para pejabat yang telah bersumpah taat kepada konstitusi dan peraturan perundang-undangan wajib memenuhi janji itu dan taat terhadap seluruh ketentuan yang ada.
Hasto juga menyampaikan penyelenggaraan pemilihan umum akan menghasilkan legitimasi.
Legitimasi merupakan hal penting karena itu menunjukkan dukungan rakyat terhadap para pemimpin yang terpilih saat pemilihan umum.
“Legalitas dan legitimasi ini juga jadi persoalan yang sangat penting,” kata dia.
Dia berharap para elite politik memperhatikan sikap publik terhadap wacana tunda Pemilu 2024 dan wacana perpanjangan masa jabatan presiden sebagaimana yang ditunjukkan salah satunya oleh hasil survei LSI.(Antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang