Hasto Merekomendasikan Pemerintah Mengecap KKB Papua sebagai Separatis 

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merekomendasikan kepada pemerintah untuk tidak menganggap pelaku pembunuhan prajurit TNI Pratu Miftahul Arifin sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), melainkan separatis.

Hasto mengatakan itu saat ditanya awak media soal langkah TNI yang menetapkan siaga tempur di Papua menyusul tewasnya Pratu Miftahul. 

BACA JUGA: Hasto Kristiyanto Ungkap Kriteria Capres 2024 dari PDIP, Seperti Apa? 

"Merekomendasikan kepada pemerintah bahwa mereka bukan lagi kelompok bersenjata. Mereka itu gerakan separatisme," kata dosen Universitas Pertahanan (Unhan) itu ditemui di JIExpo, Jakarta, Rabu (19/4). 

Menurut dia, negara bisa bergerak serius menanggulangi kekerasan di Papua apabila pemerintah mengecap KKB sebagai separatis. 

BACA JUGA: Prajurit TNI AD Gugur Diserang KKB, Jenderal Dudung: Bukti Kebiadaban Separatis Teroris

Semisal, pemerintah bisa berdiplomasi memotong akses separatis di luar negeri sampai menggunakan sisi pembangunan komprehensif seperti era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). 

"Kemudian mengedepankan apa yang dilakukan Pak Jokowi pembangunan yang lebih komprehensif mengatasi berbagai ketidakadilan, melindungi hak hak wilayah atas tanah adat, dan membangun desian bagi masa depan," kata Hasto. 

BACA JUGA: Heboh soal Bima Mengkritik Pemprov Lampung, Didik: Pemimpin Jangan Baper

Toh, kata dia, upaya menanggulangi kekerasan di Papua secara serius menjadi hak Indonesia karena Bumi Cenderawasih sudah menjadi bagian tak terpisahkan Indonesia.

"Integrasi Papua ke Indonesia sudah sifat yang final dan tidak boleh ada negara mana pun dan pihak mana pun yang menggangu kedaulatan Indonesia," ujar Hasto. 

Terlepas dari situ, pria kelahiran Yogyakarta itu memercayai Presiden Jokowi mampu memberikan instruksi melawan gerakan yang mengganggu kedaulatan Indonesia. 

"Kami meyakini Presiden Jokowi bersama dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan seluruh kepala staf serta seluruh komponen bangsa, akan lebih serius menanggani keamanan di Papua, dan mengurangi berbagai korban dan melakukan suatu operasi yang bersifat khusus dalam mengatasi berbagai tindakan separatisme," kata dia. 

Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meningkatkan operasi di Papua menjadi siaga tempur menyusul tewasnya Pratu Miftahul.

"Tentunya dengan kondisi seperti ini, khususnya di daerah tertentu kita ubah jadi operasi siaga tempur," kata Yudo di Lanud Yohanis Kapiyau, Timika, Papua, Selasa (18/4).

Diketahui, prajurit TNI dari Satgas Yonif R 321/GT Pratu Miftahul Arifin meninggal dunia usai diserang KKB di wilayah Mugi-Mam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Sabtu (15/4).

Saat itu, satgas tengah berupaya menyelamatkan pilot Susi Air Kapten Philips Mehrtens yang disandera KKB sejak awal Februari lalu.

Pratu Miftahul dilaporkan terjatuh ke jurang dengan kedalaman sekitar 15 meter. Kemudian, ketika korban sedang dievakuasi, tiba-tiba KKB kembali menembak personel TNI lainnya.(ast/jpnn)

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?