Hasto PDIP Sebut Prabowo Mengingkari Kontrak Politik

Kamis, 16 Mei 2019 – 20:41 WIB
Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto di Rumah Aspirasi, Jakarta Pusat, Kamis (25/4). Fathan Sinaga/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - PDI Perjuangan menyayangkan langkah Prabowo Subianto yang menarik seluruh saksi dalam rekapitulasi di tingkat pusat. Menurut Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, sikap menarik saksi itu tidak akan mengganggu legalitas hasil rekapitulasi.

"Sikap itu sangat disayangkan, bertentangan dengan komitmen deklarasi pemilu damai. Sebab, deklarasi pemilu damai yang ditandatangani seluruh paslon dan pimpinan parpol merupakan kontrak politik untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melaksanakan seluruh tahapan pemilu dengan aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, politik SARA, dan politik uang," kata Hasto, Rabu (16/5).

BACA JUGA: BPN Sedang Memainkan Politik Sontoloyo, Semau Gue

Hasto melanjutkan, pihaknya percaya pada sikap negarawan Pak Prabowo. Sebab, selama ini Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri selalu menyampaikan hal-hal positif tentang Prabowo.

Jadi PDI Perjuangan meyakini dengan melihat dukungan para tokoh nasional, kesiapan TNI dan Polri, serta kematangan rakyat Indonesia, maka puncak rekapitulasi pada 22 Mei 2019 nanti, situasi politik akan aman dan terkendali.

BACA JUGA: Prabowo Subianto Dinilai Hanya Utamakan Ambisi Pribadi

"Mereka yang akan memaksakan jalan di luar hukum akan berhadapan dengan hukum negara dan rakyat Indonesia," kata Hasto.

BACA JUGA: Waketum PAN Anggap Prabowo Tak Bertanggung Jawab soal Penolakan Hasil Pilpres

BACA JUGA: Ari Menilai Sikap Prabowo Subianto Sangat Aneh

Berkaitan dengan klaim sepihak serta narasi kecurangan yang dibangun oleh pihak-pihak yang kecewa, hanyalah sebagai dinamika politik yang terus dimainkan bagi yang kalah, dan hal ini juga biasa terjadi di pilkada. Hasto melanjutkan, secara teknis dalam pemilu berlaku dalil dari Afrika, semakin kompleks pemilu, semakin mudah dimanipulasi.

"Pemilu Presiden jauh lebih sederhana daripada Pemilu Legislatif. Dengan demikian, dalam praktik, maka kemungkinan manipulasi dalam pemilu presiden jauh lebih sulit daripada pemilu legislatif. Apalagi dengan jumlah pemilih yang hadir ke TPS mencapai lebih dari 155 juta," kata Hasto.

Lebih jauh kata Hasto, apa yang ditampilkan rakyat dengan partisipasi pilpres yang begitu besar, 81.78 persen, dan hasil survei di mana lebih 92 persen responden menerima hasil pemilu meski jagonya kalah. Hal ini menurut Hasto menunjukkan tingginya kesadaran politik rakyat dibanding elite politiknya.

"Mari belajar pada kematangan rakyat di dalam berpolitik. Rakyat terbukti menjadi benteng bagi pemilu jurdil," kata Hasto. (tan/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Putusan Bawaslu: KPU Langgar Aturan Terkait Lembaga Survei Penyedia Quick Count


Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler