jpnn.com, JAKARTA - Penerima beasiswa doktoral Universitas Pertahanan (Unhan) Indonesia Hasto Kristiyanto mengusulkan sejumlah langkah yang utamanya mendorong kembali ke semangat dasar pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk nilai-nilai Pancasila.
Hasto mengungkapkan itu saat menghadiri diskusi daring Unhan dalam rangka puncak perayaan Hari Perdamaian Dunia, Senin (21/9).
BACA JUGA: Hasto PDIP Merasa Heran dengan Sikap Anies Baswedan
Dalam diskusi itu, Hasto mengutip buku berjudul Handbook of Political Management karya Dennis W. Jhonson. Buku itu, satu di antaranya membahas krisis ekonomi 1997-1998 di Indonesia dan liberalisasi politik global.
Hasto menerangkan, sistem politik Indonesia sebelum krisis yakni Haluan Negara. Sistem itu dibentuk berdasarkan aspirasi seluruh perwakilan rakyat, melalui DPR, utusan daerah, hingga utusan golongan di MPR. Namun, sistem digantikan dengan demokrasi liberal setelah krisis 1998.
BACA JUGA: Hasto Bicara Soal Pemimpin yang Hanya Bicara Tetapi Tak Bertindak, Siapakah yang Dimaksud?
Masalahnya, ujar Hasto, demokrasi langsung ala Amerika memiliki sisi negatif. Yakni kapitalisasi kekuasaan politik, penguatan primordialisme, hingga konflik Pancasila dengan ideologi transnasional.
"Pilkada dalam praktik, menyempitkan pemikiran para pendiri bangsa yang visioner dan penuh dengan gambaran ideal tentang Indonesia Raya," kata Hasto dalam keterangan resminya, Senin (21/9).
BACA JUGA: Mulyadi Kembalikan Rekomendasi, Hasto PDIP: Sudah Saya Duga, Dia Tidak Kokoh
"Kini orang berpikir untuk memilih pemimpin, harus sama sukunya, harus sama agamanya, sama keluarga besarnya. Tidak lagi dilihat bagaimana kompetensi menyelesaikan masalah rakyat di dalam membawa tanggung jawab masa depan, di dalam membawa sesuatu yang hadir dalam bentuk kebijakan," tambahnya.
Memang, kata dia, terdapat berbagai regulasi yang dikeluarkan untuk mencegah konflik atau menghukum pelanggar aturan. Namun, potensi konflik dalam ajang Pemilu tetap hadir dalam wujud berbagai hal.
Seperti munculnya analogi bahwa pemilu sebagai sebuah perang badar. Sampai membawa agama di dalam Pilkada sebagai dalil semangat bagi para pendukung.
"Agama itu untuk menebar kebaikan, agama itu menjadi kekuatan moral dan etis yang sangat penting bagi setiap warga bangsa. Nilai spiritualitas yang membebaskan," ujar Sekjen DPP PDI Perjuangan itu.
Selain primordial, demokrasi langsung ala Amerika menghadirkan kecenderungan mendahulukan electoral. Dari situ, kandidat menghalalkan cara apa pun untuk menang.
Partai politik pun, kata dia, hanya dianggap sekadar mesin pemenangan. Partai bukan menjadi tempat mewujudkan Pancasila untuk masyarakat.
Politik electoral ini yang ujungnya berbentuk pencitraan. Kalau di hari-hari biasa, ada rakyat susah dibiarkan. Begitu kampanye, ada rakyat susah, semua berbondong-bondong membantu dan kemudian diviralkan melalui media sosial.
"Politik electoral dari perspektif pencitraan itu juga nanti akan menciptakan konflik tersendiri. Kemudian wataknya juga transaksional, karena ada mobilisasi Pilkada itu jauh lebih besar," ulasnya.
Hasto lalu menawarkan solusi berupa konsolidasi demokrasi, konsolidasi ideologi, hingga konsolidasi politik melalui budaya tertib hukum.
Konsolidasi demokrasi dilakukan demi membangun kapabilitas nasional untuk mewujudkan daulat politik, berdikari ekonomi, dan berkepribadian dibidang kebudayaan.
Konsolidasi ideologi dilakukan dengan memastikan Pancasila sebagai the way of life, dan perwujudan UUD 1945 khususnya pasal 33 di bidang ekonomi, hingga melawan gerakan penyeragaman budaya.
Konsolidasi politik melalui budaya tertib hukum dilakukan dengan penataan sistem politik nasional melalui penetapan Haluan Negara, multi partai sederhana, memastikan efektivitas sistem presidensial, sistem pemilu yang proporsional tertutupz pelembagaan kaderisasi kepemimpinan di parpol, hingga berdamai dengan masa lalu.
Intinya, kata dia, sistem pemilu ke depan harus berorientasi pada biaya politik rendah dan tetap menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Resolusi konflik pilkada harus didasarkan pada tradisi demokrasi Pancasila, penegakkan hukum, disiplin parpol serta ketaatan pada regulasi.
Hasto merekomendasikan, dengan semakin matangnya kualitas demokrasi, maka konsolidasi ideologi, politik, hukum, ekonomi, dan budaya, harus melihat landasan demokrasi berdasarkan Pancasila.
Dia juga merekomendasikan perlunya dikaji pelaksanaan pemilu asimetris dengan memperhatikan indeks demokrasi, kerawanan demokrasi, dan posisi strategis suatu wilayah.
"Praktik demokrasi harus memperkuat sistem pertahanan nasional yang bersifat semesta dan melibatkan peran aktif setiap warga negara," pungkas Hasto. (ast/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan