Hasto Soal PDIP di Dalam atau Luar Pemerintahan Prabowo-Gibran: Dibahas dalam Rakernas

Selasa, 07 Mei 2024 – 21:00 WIB
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan menentukan sikap terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat Rapat Kerja Nasional PDIP yang digelar 24-26 Mei 2024.

"Sikap politik PDI Perjuangan apakah di dalam atau di luar pemerintahan, itu akan dibahas dalam rakernas," kata Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto di Jakarta, Selasa (7/5).

BACA JUGA: Pilkada 2024: Anies - Ahok Masuk Bursa Cagub-Cawagub di PDIP

Alumnus Universitas Pertahanan (Unhan) itu menyampaikan hal tersebut menjawab wartawan soal kemungkinan sikap PDIP bakal sama atau tidak dengan Capres 2024 Ganjar Pranowo terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sebelumnya, Ganjar mendeklarasikan diri tidak akan berada di dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Mantan gubernur Jawa Tengah itu mengaku pemerintahan mendatang, dan akan menjadi pengontrol bagi Prabowo-Gibran.

BACA JUGA: Gelar Halalbihalal & Rakernas KAKAMMI jadi Ajang Meningkatkan Rasa Persaudaraan

Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa sikap PDIP terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran nanti akan ditentukan oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Konstitusi partai menegaskan bahwa itu merupakan kewenangan dari ketua umum PDI Perjuangan," ungkap pria kelahiran Yogyakarta itu.

BACA JUGA: Ogah Gabung Prabowo-Gibran, Ganjar Pilih Jadi Pengontrol

Lebih lanjut Hasto menuturkan bahwa sikap Ganjar tidak mau masuk kabinet Prabowo-Gibran merupakan pernyataan pribadi dan tidak mewakili PDIP.

"Jadi, yang dimaksud oleh Pak Ganjar bahwa beliau tidak akan bergabung untuk menjadi salah satu menteri dalam jajaran yang akan datang, tentu sikapnya kami hormati," kata Hasto.

Dalam kesempatan ini, Hasto juga menjawab pertanyaan wartawan soal sikap PDIP terkait dengan fenomena Pemilu 2024 lalu.

Menurut Hasto, berbagai insiden dalam Pemilu 2024 menjadi suatu hal yang harus dikoreksi PDIP demi menciptakan kedaulatan rakyat.

"Sebab, sekiranya tidak dilakukan koreksi atas penyalahgunaan kekuasaan, maka berbagai kecurangan itu akan diterapkan dalam pemilu-pemilu yang akan datang," kata Hasto. (ast/jpnn)

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?


Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Aristo Setiawan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler