jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah menetapkan pasangan Marianus Sae-Emilia Julia Nomleni (Marianus-Emi) sebagai cagub-cawagub di Pilgub NTT di Pilkada 2018 mendatang.
DPP PDIP bakal mengambil tindakan tegas terhadap kadernya yang tidak melaksanakan keputusan tersebut.
BACA JUGA: PDIP Peringati Hari Ibu, Hasto Gelorakan Spirit Sarinah
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto kepada Timor Express (Jawa Pos Group), Jumat (22/12), menegaskan bahwa sikap yang disampaikan oleh Dovianus Kolo selaku Wakil Sekretaris DPD PDIP Provinsi NTT, yang menolak penetapan paslon Marianus-Emi, sangatlah disayangkan.
“Berpartai itu harus dijalankan dengan disiplin, taat pada mekanisme partai dan setia pasa konstitusi partai. Apa yang disampaikan oleh saudara Dolvianus dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin sehingga akan diberikan sanksi pemecatan," tandas Hasto.
BACA JUGA: Yakini Ganjar Bersih, PDIP Siapkan Tiket Pencalonan Lagi
Secara khusus Hasto mengaku sudah berbicara dengan Djarot Syaiful Hidayat selaku Ketua Bidang Organisasi DPP PDI tentang sanksi pemecatan tersebut.
"Saudara Dolvianus sudah diminta untuk memberikan klarifikasi, namun yang bersangkutan malah memberikan berbagai pernyataan yang tidak menunjukkan kapasitasnya sebagai kader partai. Karena itulah partai harus mengambil tindakan tegas seperti sanksi pemecatan," jelas Hasto.
BACA JUGA: Penutupan Rakornas 3 Pilar PDIP Digoyang Sayang Via Vallen
Terkait penetapan cagub dan cawagub NTT dari PDIP, Hasto menegaskan bahwa proses telah dijalankan.
Bahkan sebelum mengambil keputusan, Megawati telah menugaskan Djarot Syaiful Hidayat untuk bertemu para tokoh masyarakat NTT, termasuk bertemu dengan para tokoh agama.
“Berbagai aspirasi telah ditampung, dan keputusan telah diambil, serta bersifat final. Bagi yang tidak setuju pada kepentingan kolektif partai tersebut, maka partai akan menegakkan disiplin partai," tegas dia.
PDIP kata Hasto, memiliki tradisi demokrasi Pancasila dan Paslon ditetapkan untuk membumikan Pancasila, menjaga NKRI, Kebhinekaan Indonesia dan UUD 1945.
Pasangan Marianus-Emi juga akan diikutsertakan dalam Sekolah Para Calon Kepala Daerah sehingga ketajaman visi dan misi serta komitmen kekuasaan untuk rakyat menjadi ciri utama bagi seluruh paslon PDIP.
Hasto meyakini bahwa masyarakat NTT sangat paham posisi politik PDIP yang benar-benar hadir sebagai kekuatan persatuan bangsa.
"PDIP sangat kokoh membela Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Kebhinekaan Indonesia. Karena itulah sikap yang ditunjukkan oleh saudara Dolvianus tersebut adalah sikap perorangan sehingga sangatlah pantas sekiranya partai memberikan sanksi yang tegas," pungkas Hasto.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Bidang Organisasi Djarot Syaiful Hidayat menanggapi enteng atas mundurnya Ketua DPC PDIP Kabupaten TTU yang juga Bupati TTU dua periode Raymundus Sau Fernandez (RSF) sebagai buntut pencalonan cagub dan cawagub NTT.
“Saya tahu Raymundus. Sikap dia yang seperti itu menunjukkan rendahnya elan juang. Sebelum Ibu Megawati mengambil keputusan, saya ditugaskan bertemu dengan para tokoh. Keputusan Ibu Megawati dan DPP Partai sudah final," kata Djarot kepada Timor Express di Jakarta, Rabu (20/12).
Dalam penilaiannya kata Djarot, Marianus Sae selaku Bupati Ngada memang berprestasi dan memiliki kinerja yg baik. Sementara Emmy merupakan kader perempuan senior.
"Sikapnya sangat baik dan matang serta rendah hati. Saya heran Pak Fernandez punya sikap berbeda. Hal itu menunjukkan kuatnya kepentingan diri sendiri. Padahal berpartai itu kepentingan kolektif, bukan orang per orang," kritik bekas Wali Kota Blitar dua periode itu.
Sosok yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta seluruh kader PDIP di NTT solid dan terus berjuang untuk rakyat.
“PDIP konsisten mendorong kepala daerah yang berprestasi. Apa yang terjadi dengan Raymundus justru menambah soliditas partai dan memperlihatkan mana kader sejati yang taat pada perintah Ketua Umum Partai, mana yang ambisius dan tidak punya loyalitas," tandas dia.
Djarot juga menyatakan kesiapannya untuk berkampanye di NTT.
“Ketika saya bertemu dengan para tokoh masyarakat, para tokoh agama dan kader partai, saya sudah tegaskan sikap politik PDIP yang konsisten di dalam membumikan Pancasila, menjaga NKRI dan kebhinekaan Indonesia. Mereka yang saya temui sangat mengapresiasi sikap politik PDIP," imbuhnya.
Ia menambahkan, dinamika partai politik selalu ada, namun PDIP itu satu keluarga besar.
"Kami bergotong-royong dalam bekerja dan bermuayawarah dalam mengambil keputusan. Jadi saya imbau seluruh kader untuk tegakkan disiplin partai dan lebih memahami apa yg dimaksud kesabaran revolusioner," pungkas bekas Wakil Gubernur DKI Jakarta. (joo/fmc)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ingat, Kader PDIP Harus Progresif Memperjuangkan Palestina
Redaktur & Reporter : Soetomo