jpnn.com - JAKARTA - Polemik soal sistem pemilu anggota legislatif antara proporsional terbuka dan proporsional tertutup masih menjadi materi sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP tetap konsisten mendukung sistem proporsional tertutup.
BACA JUGA: Proporsional Tertutup
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya konsisten mendukung sistem itu demi menjaga muruah partai politik dalam proses pemilu di Indonesia.
"Dengan sistem proporsional tertutup, maka ada tanggung jawab partai politik untuk wajib mendidik dan menyiapkan kader sebagai calon pemimpin bangsa," kata Hasto Kristiyanto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (6/3).
BACA JUGA: Hasto Sebut Risma Mencuci Mobil bukan Pencitraan, tetapi Menunjukkan Keteladanan
Hasto memastikan bahwa PDIP mendorong sistem pemilihan proporsional tertutup karena hal itu terkait dengan kepentingan bangsa dan negara.
Dia mengatakan setiap partai politik harus mempersiapkan dengan benar para calon anggota legislatif yang memiliki tugas besar dalam hal fungsi legislasi, anggaran, dan representasi. Proses kaderisasi di internal partai adalah tugas partai yang sangat penting bagi masa depan," ungkap politikus asal Yogyakarta, itu.
BACA JUGA: Djarot Pesimistis Anies Bakal Membangun IKN Nusantara, Begini Kata Hasto
Menurutnya, seluruh anggota dewan memiliki komitmen menyelesaikan masalah rakyat melalui keputusan politik dan juga membangun desain bagi masa depan bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Hasto menegaskan, kualitas caleg harus lebih diutamakan dari sekadar popularitas.
"Bagaimana (kualitas) anggota dewan kalau basisnya hanya popularitas? Kalau ke mana-mana modalnya hanya membawa kamera, kemudian mengabadikan kegiatannya, tetapi melupakan substansinya, sehingga politik hanya ditampilkan untuk meningkatkan popularitas semata dengan berbagai cara," ungkap Hasto
Anak buah Megawati Soekarnoputri di PDIP itu mencontohkan fenomena ketika terjadi bencana. Banyak politikus hadir hanya untuk menunjukkan bahwa telah berbuat, tetapi tak mencari akar persoalan dan mencegah masalah serupa terjadi lagi dengan mengedepankan mitigasi bencana, pengaturan tata ruang, dan lain sebagainya.
"Demokrasi elektoral yang didasarkan pada proporsional terbuka itu juga berbiaya tinggi. Basisnya individu, sementara (proporsional tertutup) gotong royong," imbuhnya.
Dengan basis individu tersebut, lanjutnya, maka hasil pemilihan proporsional tertutup akan mendorong praktik nepotisme yang makin marak.
Dengan sistem proporsional tertutup itu pula, lanjut dia, suatu partai melupakan proses kaderisasi hanya demi mendapatkan kursi di parlemen, mencalonkan keluarga pejabat, kemudian mendapatkan popularitas semata. Padahal, itulah tugas partai yang sangat penting bagi masa depan.
"Itulah yang disikapi, sehingga meskipun PDI Perjuangan terkesan menentang arus, tetapi kami berkeyakinan bahwa proporsional tertutup adalah jawaban," ungkapnya.
Bagi Hasto, partai politik yang gemar "membajak" kader maupun mempromosikan kader lain sebagai jalan pintas, maka tidak akan setuju dengan sistem pemilihan proporsional tertutup. "Sehingga, mari kembalikan kepada muruah partai dalam melakukan pendidikan politik dan kaderisasi kepemimpinan," kata Hasto.
Namun demikian, dia mengakui sistem pemilihan proporsional tertutup juga memiliki kelemahan, yakni terkait adanya keputusan elitis yang mana hanya pimpinan partai yang menjadi penentu.
"Soal ini, ya, partai harus bertanggung jawab kenapa menempatkan kader-kadernya di peringkat satu, dua, dan tiga. Itu harus diumumkan ke publik sebagai akuntabilitas dan memastikan demokratisasi di internal partai berjalan baik," jelasnya.
Terkait proses uji materi di MK, Hasto mengaku pihaknya yakin pada akhirnya lembaga penjaga muruah konstitusi itu akan mengambil keputusan tepat. Hasto percaya MK dalam mengambil keputusan bersikap independen, merdeka, dan tak masuk dalam kepentingan praktis.
Dia berharap para hakim MK memiliki jiwa dan sikap kenegarawanan agar mengambil keputusan terbaik, mengingat peserta pemilu berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945 adalah partai politik, bukan perorangan.
"Jalur orang per orang itu sudah dibuka melalui jalur DPD, yang seharusnya ke sana. Kalau jalur partai itu jalur kolektif, sehingga partai akan kokoh pada ideologi, platform, sesuai jati dirinya berpartai," kata Hasto Kristiyanto. (antara/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi