jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa partainya tak pernah berniat memenjarakan pihak lain. Menurutnya, langkah kader PDIP melaporkan Alfian Tanjung semata-mata demi penegakan hukum.
Hasto menyatakan itu ketika hadir sebagai saksi pada persidangan terhadap Alfian dalam perkara pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (7/2). Alfian duduk di kursi pesakitan lantaran cuitannya di Twitter yang menyebut 85 persen kader PDIP merupakan PKI.
BACA JUGA: PBB Desak Pemerintah Usut Tuntas Pembantaian 65
Menurut Hasto, pihaknya menempuh jalur hukum agar Alfian mempertanggungjawabkan cuitannya. "Kami tidak pernah bernafsu memenjarakan orang lain," ujar Hasto di kursi saksi.
Hasto menegaskan, partainya konsisten bergerak di jalur hukum. Sebagai contoh, PDIP saat masih bernama PDI pernah diserang pada 27 Juli 1996.
BACA JUGA: Ikhtiar Kang Hasan di Jabar Jadi Harapan Para Purnawirawan
Namun, kata Hasto, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu tetap memilih memperjuangkan haknya melalui jalur hukum. “Ibu Megawati selalu mengajarkan kami untuk selalu taat pada hukum," tegas Hasto.
Menurutnya, PDIP setidaknya sudah membuat sembilan laporan ke polisi karena dirugikan oleh unggahan di media sosial seperti halnya yang dilakukan Alfian. Keputusan itu diambil lantaran PDIP sudah sangat dirugikan.
BACA JUGA: Pak SBY Berjihad, Bang Ruhut Kecewa
"Sebuah pernyataan yang punya dampak luas," tuturnya seraya mencontohkan kekalahan duet Rano Karno-Embay Mulya Syarief pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten 2017 akibat unggahan di medsos tentang PDIP sebagai sarang PKI.
Menurut Hasto, PDIP sebenarnya memberi ruang klarifikasi kepada pihak yang telah menyudutkan partai pemenang Pemilu 2014 itu. PDIP pun tak perlu memperpanjang urusan ke jalur hukum jika pihak yang menyudutkannya sudah menyampaikan klarifikasi.
Namun, kata Hasto menegaskan, Alfian tak pernah menunjukkan iktikad untuk menyampaikan klarifikasi. "Permintaan maaf pun tidak ada dalam pernyataan yang punya dampak luas tersebut, makanya kami membuka kebenaran hukum itu," imbuhnya.
Politikus asal Yogyakarta itu menambahkan, PDIP pernah berkonsultasi dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Maruf Amin perihal cuitan Alfian. "Kami meminta bantuan kepada Kiai Maruf Amin bahwa apa yang disampaikan Alfian Tanjung tidak bertanggungjawab," jelasnya.
Di kalangan kader PDIP juga sudah ada surat edaran bertanggal 2 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Megawati. Isinya adalah penegasan bahwa PDIP sebagai partai berideologi Pancasila yang memegang penuh prinsip ketuhanan dan tak ada kaitannya dengan PKI ataupun komunisme.
Menurut Hasto, anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) partainya juga melarang kader PDIP menjadi anggota partai lain. “Kader yang memiliki keanggotaan partai lain saja dipecat, apalagi anggota PKI," ujar Hasto.(rdw/jpc/jpg/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Disodori Buku Bangga Jadi Anak PKI, Hasto Bereaksi Begini
Redaktur & Reporter : Antoni