jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan negara tidak boleh hanya digerakkan orang per orang.
Dia mengatakan PDIP tetap berkomitmen menjalankan perintah konstitusi, salah satunya mengenai pemilihan umum (pemilu).
BACA JUGA: Publik Tetap Puas Kinerja Presiden Jokowi, tetapi Tak Setuju Usul Penundaan Pemilu
Hasto memastikan pihaknya tidak dipengaruhi hasil survei mengenai penerapan konstitusi.
Oleh karena itu, Hasto mengajak semua pihak melihat konstitusi tidak hanya teksnya, tetapi konteks dan suasana kebatinannya.
BACA JUGA: Info dari Nusron: Airlangga Bakal Mewakili Jokowi di Harlah NU
"Ada atau tidak survei, sikap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan PDI Perjuangan tetap sama berkaitan dengan penyelenggaraan negara. PDI Perjuangan kokoh dalam jalan konstitusi karena ketaatan pada konstitusi sangat penting," kata Hasto menanggapi hasil riset Lembaga Survei Indonesia (LSI) di Jakarta, Kamis (3/3).
Pria asal Yogyakarta itu menyoroti aspek legalitas kekuasaan melalui pemilu, yang mana rakyat berdaulat.
BACA JUGA: Survei LSI: Mayoritas Publik Tolak Usul Penundaan Pemilu 2024
Periodisasi lima tahunan menjadi kultur demokrasi.
Menurut Hasto, dalam praktik penyelenggaran negara, maka seluruh pimpinan pada hakikatnya dalam melaksanakan kekuasaannya harus memperhatikan kehendak rakyat.
Hasto pun mengingatkan keberlangsungan pemerintahan tidak ditentukan orang per orang, tetapi dari aspek kontinuitas dan sustainability yang diangkat dari aspek policy.
Dalam melihat pentingnya keberlangsungan pemerintahan mewujudkan harapan rakyat, bisa ditinjau dari garis besar haluan negara (GBHN), misalnya bagaimana proyeksi menuju Indonesia 2045.
"Negara tidak digerakkan oleh ambisi orang per orang, tetapi oleh suatu haluan yang menyerap apa kehendak rakyat," kata Hasto.
Dari temuan LSI, Hasto menyarankan polemik ini tidak perlu diperpanjang.
Hasto juga meminta orang di sekitar Presiden Joko Widodo untuk menghentikan perbuatannya.
"Ada orang di sekitar presiden tidak memahami kehendak presiden. Ketika kami menyampaikan sikap, kami tegaskan apa yang disampaikan PDI Perjuangan senapas dengan yang disampaikan presiden. Karena Presiden Jokowi sendiri sudah menyampaikan wacana itu dengan sikap sangat tegas," jelas dia.
Hasto juga mengingatkan pesan Jokowi yang mengatakan usulan perpanjangan periode itu menampar muka, menjerumuskan, dan mungkin cari perhatian.
"Karena itulah sejak awal sikap PDI Perjuangan senapas dengan sikap Presiden Jokowi. Dalam kultur kepimimpinan diukur dalam konsistensi sikap, dan ini ditunjukkan PDI Perjuangan," beber Hasto.
Hasto menyatakan PDIP lebih mengedepankan agenda kerakyatan dan kebangsaan dan menjadi skala prioritas, meskipun pihaknya memahami munculnya wacana ini merupakan dinamika politik.
Dalam rilis hasil survei LSI yang disampaikan Jayadi Hanan disebutkan isu perpanjangan ditolak mayoritas masyarakat Indonesia.
Kalau makin disebarkan dan diketahui masyarakat maka tingkat penolakannnya cenderung makin tinggi.
"Wacana ini sebaiknya diakhiri dan kembali ke jadwal pemilu yang sudah ditetapkan," ujar Jayadi. (tan/jpnn)
Redaktur : Boy
Reporter : Fathan Sinaga