jpnn.com, JAKARTA - Publik rupanya masih puas atas kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama memimpin Indonesia meskipun menolak usul penundaan Pemilu 2024.
Hal itu seperti tertuang dalam temuan teranyar lembaga Lembaga Survei Indonesia (LSI) berjudul Sikap Publik Terhadap Penundaan Pemilu dan Masa Jabatan.
BACA JUGA: Kepuasan Publik Tinggi Terhadap Kinerja Jokowi, Ketua Milenial NTB: Lanjutkan
"Jadi, mayoritas masyarakat menyatakan puas atas kinerja Pak Jokowi sebagai presiden," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam keterangan persnya, Kamis (3/3).
Sebanyak 66,3 responden rupanya puas atas kinerja Jokowi selama memimpin Indonesia sejak 2014.
BACA JUGA: Jokowi Bicara Kedisiplinan TNI-Polri, Sukamta Singgung Kelangkaan Minyak Goreng
Tercatat hanya 29,9 persen responden yang tidak puas atas kinerja Jokowi. Sisanya sebanyak 3,8 persen menyatakan tidak tahu.
"Tingkat kepuasan terhadap presiden ada di angka 66,3 persen," ungkap Djayadi.
BACA JUGA: Seusai Setor Surat ke Jokowi, Dubes Tiongkok Bicara Kemakmuran
Namun, dalam survei yang sama menyatakan bahwa responden banyak yang menolak usul penundaan Pemilu 2024 seperti dikemukakan elite parpol.
Sebanyak 70,7 persen responden menginginkan Presiden Jokowi tetap mengakhiri jabatan pada 2024 ketika disodori alasan menunda pemilu karena Covid-19 belum mereda.
Hanya 20,3 persen responden yang merasa sepakat Pemilu 2024 ditunda pelaksanaannya karena pandemi belum berakhir di tanah air. Sisanya 9 persen menyatakan tidak tahu.
Kemudian dalam survei yang sama menyatakan bahwa sebanyak 68,1 persen responden ingin Jokowi mengakhiri masa jabatan pada 2024 ketika disodori alasan menunda pemilu soal pemulihan ekonomi.
Sebanyak 24,1 persen responden menyatakan jabatan Presiden Jokowi perlu diperpanjang demi memulihkan perekonomian akibat pandemi. Sisanya 7,8 persen responden menyatakan tidak tahu.
Selanjutnya, sebanyak 69,6 persen responden tetap ingin Jokowi mengakhiri jabatan pada 2024 ketika disodori alasan menunda pemilu terkait pembangunan IKN Nusantara.
Sebanyak 22,3 persen responden merasa jabatan Presiden Jokowi perlu diperpanjang karena harus memastikan pembangunan IKN Nusantara. Sisanya 8,1 persen menjawab tidak tahu.
"Berdasarkan temuan survei, penundaan pemilu bisa kami simpulkan ditolak oleh mayoritas warga," beber Djayadi.
Survei LSI berjudul Sikap Publik Terhadap Penundaan Pemilu dan Masa Jabatan dilakukan pada periode 25 Februari-1 Maret 2024 kemarin.
Ada 1.197 responden yang terlibat dalam survei tersebut dan tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia.
LSI menggunakan metode simple random sampling dalam survei kali ini yang memiliki toleransi kesalahan ±2,89 persen. Tingkat kepercayaan survei tercatat sebesar 95 persen. (ast/jpnn)
Redaktur : Elvi Robia
Reporter : Aristo Setiawan