jpnn.com - JAKARTA - Mantan Ketua Umum PB Nahdatul Ulama (NU), KH Hasyim Muzadi menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus menunjukan kejujurannya dalam proses rekapitulasi suara dan penetapan hasil pemilu presiden. Menurutnya, sepanjang KPU jujur dan proses rekapitulasi suara terbebas dari kecurangan pasti publik dapat menerimanya.
“Kalau keputusan tersebut jujur, keadaan akan selamat. Kalau tidak, tentu ada reaksi," kata Hasyim di Jakarta, Jumat (11/7) malam.
BACA JUGA: Ragukan Lembaga Negara, Burhanuddin Dicap Menghasut Publik
Penasihat di Tim Pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla itu menegaskan, masyarakat sudah tak mau lagi dengan kepalsuan dan keserakahan. Menurut Hasyim, kejujuran KPU diperlukan di tengah kondisi masyarakat yang sebenarnya sudah jenuh dan lelah terhadap permainan dalam perhitungan suara pemilu.
Ia lantas menyebut banyaknya anggota KPU di daerah yang dipecat berdasarkan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Menurut Hasyim, hal itu sebenarnya menimbulkan persoalan legalitas.
BACA JUGA: Pilpres 2014, Teraman Sekaligus Tersengit
“Belum lagi banyak pencurian uang negara untuk ongkos mencuri suara. Hampir 70 persen kepala daerah di Indonesia bermasalah padahal secara legal formal terpilih secara sah, sampai ada kasus Ketua Mahkamah Konstitusi (Akil Mochtar, red) dan sebagainya," tegasnya.
Menyinggung soal perbedaan angka di antara lembaga survei yang membuat hitung cepat (quick count) hasil pilpres, Hasyim tak mau terlalu berkomentar panjang soal pihak yang paling akurat. “Biarkan tim survei itu sendiri yang harus membuktikan keakuratan surveinya," pungkasnya.(ara/jpnn)
BACA JUGA: Bawaslu: KPK Punya Kewajiban Ingatkan Penyelenggara Pemilu
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anggaran Dipangkas Jangan Bikin PNS Malas
Redaktur : Tim Redaksi