jpnn.com - JAKARTA - Ketua KPU Hasyim Asy'ari optimistis pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik, meski sejumlah pihak khawatir bakal diwarnai ketegangan dan perpecahan.
Hasyim optimistis melihat tahapan pemilu berjalan dengan baik berkat dukungan semua elemen masyarakat, terutama aparat keamanan dan peserta pemilu.
BACA JUGA: Sejumlah Eks Senator Bergabung ke Partai Nasdem
"Tensi Pemilu 2024 tidak akan se-panas yang lalu karena tidak ada Pilkada 2022-2023," ujar Hasyim pada dialog publik 'Pilpres 2024 Memperkuat Pemilu dan Demokrasi Menuju Indonesia Maju' yang diselenggarakan Divisi Humas Polri, di Hotel Grand Kemang, Jaksel, Rabu (11/10) siang.
Menurut Hasyim minimnya potensi keributan antarpartai politik dan pendukungnya karena masih saling membutuhkan dalam pembentukan pemerintahan nantinya dan juga pengajuan calon kepala daerah pada Pilkada Serentak 2024.
BACA JUGA: Wilayah Kodam Cenderawasih Berkategori Merah Terkait Pemilu 2024
Meski demikian Hasyim mengingatkan, sistem presidensial pemilu di Indonesia tidak seperti di Amerika Serikat, di mana pemenang pemilu mengambil semuanya (the winner take all).
"Di sini hasil Pilpres menghasilkan koalisi baru, koalisi pemerintah," ucapnya.
BACA JUGA: Jurus PPP Gaet Suara Muslim demi Ganjar: Tonjolkan Sosok Cawapres Tokoh Islam
Sementara terkait pilkada, Hasyim mengatakan ada syarat perolehan kursi DPRD 20 persen untuk mengajukan calon Kepala Daerah.
"Ini membuat parpol kembali harus berkoalisi agar bisa menjaga peluang di Pilkada 2024," katanya.
Sementara itu Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho mengatakan Pemilu Serentak 2024 akan menjadi ujian sesungguhnya bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan demokrasi.
"Bukan hanya sekadar rekrutmen kepemimpinan nasional maupun daerah, tetapi harus dibuktikan Indonesia adalah sebuah negara demokrasi yang matang," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho.
Dia menyatakan hal tersebut dalam sambutan tertulis yang dibacakan Karo Multi Media (Mulmed) Brigjen Pol. Gatot Refli Handoko.
Kadiv Humas Polri mengingatkan Pemilu 2024 dan Pemilu 2029 akan menjadi tahap konsolidasi yang penting untuk mencapai Indonesia Maju.
Sementara itu Kabag Anev Robinus Sops Polri Kombes Pol. Moh. Firman mengatakan Polri menggelar Operasi Mantap Brata untuk terciptanya keamanan, kelancaran dan ketertiban pada setiap tahapan Pemilu Serentak 2023-2024.
Operasi dilaksanakan selama 222 hari, mulai Novermber 2023 - Oktober 2024, melibatkan Mabes Polri, Polda dan Polres.
Firman juga mengatakan Polri sudah memetakan derah sangat rawan dalam Pemilu Serentak 2024. Yaitu, Papua, Sulut, kota Tangsel, Kabupaten Kaimana, Tolikara, Mimika dan Aceh Utara.
Sementara penanganan yang masuk prioritas 1 adalah Jatim, Aceh, Sultra, Maluku, Kalbar, Bali, Jateng, DKI Jakarta, Jabar, Sulut dan Papua.
Selain itu, Polri juga menggelar Operasi Terpusat Nasional Cooling System untuk mengeliminir segala bentuk potensi konflik di masyarakat.
"Daerah operasi adalah provinsi sangat rawan yaitu DKI, Sulsel, Jateng, Jabar, Jatim, Aceh, Sumut, Kaltim, Sulut, Maluku Utara," kata Firman.
Menurutnya operasi dilaksanakan selama 4 bulan pada 2023 dan 12 bulan pada 2024.
Polri juga menyiapkan rencana kontijensi yang melibatkan 25 ribu personel dari Brimob Nusantara, dan Dalmas Nusantara.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam pemaparannya meminta masyarakat agar tidak terlalu mempercayai informasi yang disebarkan melalui media-media sosial (medsos).
"Medsos ini merupakan unsur yang membuat kerawanan pemilu karena sering menyebarkan informasi hoaks dan menyesatkan," ucapnya.
Bagja meminta masyarakat memanfaatkan media mainstream dalam menyaring setiap informasi terkait penyelanggaraan pemilu 2024.
Sedangkan pakar komunikasi Prof Lelly Arrianie meminta para politikus menjaga komunikasinya dengan publik. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jangan Sampai Kasus Pilkada 2019 di Daerah ini Terulang Pada Pemilu 2024
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang