jpnn.com - JAKARTA--Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz, mengatakan saat ini mulai ada politik dinasti untuk memenangkan pilkada.
Pasalnya, calon kepala daerah dari dinas politik memiliki dua kekuatan, yakni modalitas serta popularitas.
BACA JUGA: Kecelakaan Transportasi Laut, Menhub: Proses Sertifikasi Tidak Sempurna
Dua kekuatan tersebut, menjadi daya tarik parpol untuk mengusung mereka di tengah keterbatasan sumber daya internal.
"Parpol diuntungkan kalau mengusung calon pasangan dari dinasti politik. Mereka lebih mandiri dalam menghimpun dana dan tak sulit untuk membangun popularitas," ujarnya.
BACA JUGA: Pengacara: Irman Gusman Tak Kenal Sutanto
Hal itu, sambung Hafidz, terlihat dari banyaknya dukungan parpol yang mengusung calon yang keluarganya sudah memiliki akar kuat di daerah.
Biasanya hal itu terjadi di daerah yang minim kualitas sumber daya manusia. Meski hal itu juga membuktikan bahwa mesin parpol belum berjalan optimal dalam menghasilkan kader berkualitas.
BACA JUGA: Nasib Guru Honorer SMA/Sederajat Terancam
Akibatnya, parpol cuma menjadi alat stempel yang justru membuka ruang besar bagi kelanggengan dinasti politik.
"Ini simbiosis mutualisme. Mesin parpol jadi tak perlu bekerja ekstra," tegasnya.
Meski sulit, Hafid berharap berhenti bersikap pragmatis dan menyadari daya rusak yang ditimbulkan oleh politik dinasti.
Menurutnya, penting bagi partai politik membenahi sistem pencalonan dalam pilkada sehingga keluarga petahana tidak begitu saja menjadi calon.
Artinya, ada sistem seleksi calon peserta pilkada yang berlangsung secara transparan sehingga rakyat pun dapat melihat kandidat yang berkualitas.
Sebagai gambaran, kebobrokan politik dinasti di daerah terkuak sejak Gubernur Banten Atut Chosiyah terjerat kasus korupsi pada 2013. Praktik korupsi tersebut juga melibatkan kerabatnya.
Sementara di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian ditangkap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi karena dugaan kasua suap.
Yan menjadi bupati menggantikan ayahnya, Amiruddin Inoed, yang juga pernah diperiksa KPK terkait masalah alih fungsi hutan.
Pada Pilkada 2017, tercatat keluarga petahan maju di daerah masing-masing. Dodi Reza Alex, putra sulung Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, mendaftar di KPU Musi Banyuasin, Sumsel, untuk ikut pilkada di daerah itu.
Dodi yang berpasangan dengan Beni Hernedi diusung 11 partai politik atau menyapu bersih semua kursi di DPRD Musi Banyuasin.
Saat ini, Beni Hernedi adalah Pelaksana Tugas Bupati Musi Banyuasin. Beni menduduki posisi tersebut setelah Bupati Musi Banyuasin sebelumnya, Pahri Azhari, tersandung masalah hukum.
Sementara, Istri Wali Kota Batu, Jawa Timur, Eddy Rumpoko, Dewanti Rumpoko, mendaftar untuk ikut Pilkada Kota Batu. Ia menggandeng Punjul Santoso, Wakil Wali Kota Batu periode 2012-2017.
Adapun Andika Hazrumy, anak mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, tercatatsebagai bakal calon Wakil Gubernur Banten.
Ia mendampingi Wahidin Halim, Wali Kota Tangerang periode 2003-2013 yang menjadi bakal calon gubernur. Wahidin-Andika menjadi pasangan pertama yang mendaftar di KPU Banten.
Di Kalimantan Barat, anggota DPR dari Fraksi PDI-P, Karolin Margret Natasa, yang juga putri Gubernur Kalbar Cornelis, mendaftarkan diri menjadi peserta Pilkada Kabupaten Landak berpasangan dengan petahana Wakil Bupati Landak Heriadi. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Terpukau Festival Palu Nomoni, Ini Permintaan Khusus Menpar
Redaktur : Tim Redaksi