jpnn.com - jpnn.com - Sekretaris Jenderal Rumah Gerakan (RG) 98 Sayed Junaidi Rizaldi mengatakan, kondisi internal pemerintahan saat ini sudah tidak kondusif. Bahkan, ujar dia, cenderung menggerogoti wibawa Presiden Joko Widodo.
Dia menegaskan, jika didiamkan hal itu bisa membawa kegaduhan baru di dalam sistem pemerintahan saat ini.
BACA JUGA: PKS: Pemerintah Sedang Mengurangi Wibawa Sendiri
Sayed mengatakan, adanya keputusan menaikkan tarif administrasi surat terkait kendaraan bermotor dan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) tanpa penjelasan secara gamblang kepada kepala negara, menjadi suatu kejanggalan.
Sebab, kata Sayed, terkait kenaikan administrasi surat kendaraan bermotor, meskipun sudah ada Peraturan Pemerintah (PP) No 60/2016 yang diteken presiden pada 2 Desember 2016, semestinya instansi atau kementerian terkait menjelaskan secara terbuka kepada presiden agar tidak terjadi polemik.
BACA JUGA: Fraksi PKS: Plis Pak Jokowi, Ini Memberatkan Masyarakat
“Ini agar tidak terjadi kesalahan informasi," tegasnya, Jumat (6/1).
Sayed menegaskan, tidak mungkin seorang kepala negara memeriksa satu per satu. "Selaku bawahan, menteri atau instansi terkait yang semestinya memberikan laporan secara terbuka,” jelas dia.
BACA JUGA: Kata Bang Taufik, Dulu Jokowi Juga Ogah Datang Debat
Menurut dia, jika seorang menteri atau bawahan tidak bisa menjalankan fungsi koordinasi dengan baik, maka Presiden Jokowi harus segera memecat bawahannya tersebut.
Kemudian mengganti dengan orang yang lebih memahami pentingnya arti koordinasi. Sangat aneh dengan tidak adanya koordinasi yang baik antara kementerian dengan pihak terkait lainnya.
"Kondisi seperti ini tidak bisa didiamkan. Wibawa presiden hancur gara-gara hal sepele,” ungkapnya.
Sayed juga mengingkatkan bahwa Presiden Jokowi hati-hati dan waspada dengan pihak-pihak di sekelilingnya yang memiliki sifat Sengkuni.
“Kadangkala kita jatuh oleh orang terdekat kita sendiri yang memiliki sifat Sengkuni. Jadi presiden mesti waspada,” tegas dia.
Di satu sisi, lanjut dia, RG 98 mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang telah menjelaskan ke publik dan coba mengelimir isu tersebut dengan mengungkapkan bahwa kenaikan tarif administrasi yang berkaitan dengan kendaraan bermotor merupakan hasil audit dari BPK.
BACA ARTIKEL LAINNYA... PAN: SBY Lebih Punya Konsep Ketimbang Jokowi
Redaktur & Reporter : Boy