Hatta Rajasa Tolak Neoliberalisme

Senin, 10 Oktober 2011 – 02:22 WIB

PASURUAN – Ekonomi Indonesia tidak bisa dibangun dengan prinsip neoliberalisme, karena prinsip ekonomi itu tidak mampu menghadirkan keadilanPasar sebebas-bebasnya tidak cocok diterapkan di negeri ini

BACA JUGA: Hatta: Tantangan Indonesia Separatisme dan Globalisasi



”Pasar bebas tidak bisa mengontrol keserakahan
Yang kita butuhkan adalah pasar sosial berkeadilan,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa saat menghadiri Musykernas II Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) di Persantren Persis Putri, Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, Minggu (9/10).

Menurut Hatta, globalisasi dan keterbukaan dalam ekonomi tidak masalah, tapi tetap diperlukan tangan negara untuk menjaga agar tidak ada distorsi akibat keserakahan

BACA JUGA: Riset DCSC: Citra Hatta Paling Bersih

Masyarakat lemah harus dilindungi dengan dengan dana subsidi, serta program perlindungan sosial
”Inilah prinsip yang harus kita jalankan,” tegas Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini

BACA JUGA: Hatta Pimpin Minggu Ceria PAN di Semarang



Menurut Hatta, negara-negara di dunia mulai mempertanyakan sistem ekonomi global yang sangat liberal sejak krisis terjadi tahun 2008, dan ketika krisis keuangan Eropa dan Amerika Serikat kembali mengancam saat iniManakala keadilan tidak dihadirkan, maka akan menimbulkan kerusakan”Prinsip keadilan dalam tatanan global dan adil sistem yang sangat liberal mulai dipertanyakan,” ujar calon besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini.

Globalisasi sebenarnya bukan barang baru dalam IslamIslam masuk ke Indonesia melalui proses globalisasi, melalui pedagang dari Arab ke Sumatera dan Jawa”Globalisasi bukan barang baruAkan tetapi bagaimana memaknai esensi globalisasi yaitu keadilan, keterbukaan, dan keseimbangan,” ujarnya.

Globalisasi, lanjutnya, harus direspon dengan menempatkan rambu-rambuIslam tidak melarang orang jadi konglomerat yang sangat kayaKarena Islam menghargai kepemilikan”Tapi ingat, menurut prinsip Islam, dalam harta itu ada hak-hak orang lain yang harus didistribusikan (zakat),” kata pria berambut perak ini

Indonesia, ujarnya, memiliki banyak bank syariah, tapi sedikit masyarakat Islam yang menabung karena mereka miskinSegelintir kaum kaya sulit mendistribusikan kekayaannya kepada mereka yang miskin”Akhirnya, hanya bank-nya yang berdaya, yang menabung justru orang lain,” kata Hatta.

Islam hanya meminta harta itu diputar, hak-hak orang lain dihormati dan didistribusikanMasyarakat juga harus diberi akses seluas-luasnya terhadap sumber-sumber kekayaanTanah terlantar dalam prinsip Islam harus diambil baitul mal, distribusikan ke masyarakat untuk jadi sumber kekayaan rakyat.

”Kita capek mendengar dan melihat petani kita hanya memiliki 0,3 hektar sawah,” keluh HattaJika rata-rata sawah menghasilkan 5 ton padi kering giling per hektar, artinya petani hanya mendapatkan 1,5 ton padi sekali panenKalau 2 kali panen dalam setahun, hanya 3 ton padiItu setara dengan penghasilan Rp 9 juta per tahunSulit mencukupi kebutuhan hidup dalam setahun, anak sekolah, biaya kesehatan dan sebagainya.

”Itulah alasan mengapa tanah terlantar harus diserahkan kepada rakyatKetimbang tanah itu menganggur, lebih baik digunakan untuk meningkatkan penghasilan petani,” kata Hatta.

Menurut dia, saat ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah menginventarisir lahan-lahan yang dikategorikan terlantarDan tahun ini sebagian lahan tersebut segera didistribusikanTapi Hatta tidak menyebutkan luasnya”Konsepnya adalah melibatkan masyarakatTanah itu tetap milik negara, tapi digarap oleh masyarakat,” jelas Hatta(dri)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Enggan Bahas Capres, Hatta Mau Fokus Kerja


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler