jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Garuda Teddy Gusnaidi angkat bicara soal temuan seribu ton beras bansos dalam bentuk paketan 5 kilogram rusak dan membusuk di dalam sebuah gudang di Pulogadung, Jakarta Timur.
Dia meminta agar temuan tersebut dicermati terlebih dahulu dan diusut tuntas untuk memastikan ada unsur korupsi atau tidak di dalamnya.
BACA JUGA: Perihal Beras Bansos Berkutu, Serikat Mahasiswa Jawa Timur Ancam Seruduk Kemensos
"Apakah benar ada korupsi beras bansos DKI tahun 2020 senilai 2,7 triliun? Atau apakah ada pihak yang tidak melaksanakan tugas mendistribusi? Ini dua hal yang berbeda," kata Teddy Gusnaidi melalui keterangan, Selasa (24/1).
Menurut Teddy, jika laporan pembelian beras ada, tetapi barangnya tidak ada atau barangnya ada, namun disalurkan ke tempat lain untuk dapatkan keuntungan, hal itu termasuk tindak pidana korupsi.
BACA JUGA: Soal Tumpukan Beras Bansos, Fraksi PSI Desak Heru Lakukan Ini
"Kalau temuan ini, temuan barang bukan temuan bukti pembelian. Jadi mau permasalahkan yang mana?," ujarnya.
Karena itu untuk mengungkapnya, lanjut Teddy Gusnaidi, dia meminta pihak yang membuka temuan ini untuk melaporkannya ke lembaga antirasuah atau lembaga terkait lainnya.
"Bagi yang membuka awal harus jelas mau melaporkan apa? Apakah dugaan korupsinya atau dugaan tidak melaksanakan tugasnya? Kalau korupsinya ke KPK, kalau tidak melaksanakan tugas, ke pihak terkait yang bertanggungjawab atas pendistribusian bansos," terangnya.
Teddy pun sepakat dengan pernyataan dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyampaikan perlu ada kejelasan terlebih dahulu terkait kasus temuan beras busuk bansos DKI tersebut.
"Jadi jangan apriori dulu ketika KPK minta para pihak melaporkan sehingga muncul tudingan-tudingan seolah-olah KPK tidak mau mengusut hal ini. Apa yang disampaikan KPK benar, KPK tentu butuh kejelasan, ini sebenarnya kasus apa?," papar Teddy Gusnaidi.
Dia berharap temuan beras busuk bansos DKI tersebut jangan hanya dibiarkan memenuhi media sosial, tetapi harus diusut tuntas.
"Laporkan ke KPK atau pihak terkait dan kawal prosesnya. Cukup bukti permulaan, biar nanti dikembangkan," tegas Teddy.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengaku tidak mengetahui temuan beras busuk tersebut.
"Saya enggak tahu itukan (program) lama," kata Heru kepada awak media di Balai Kota, Rabu (11/1) lalu. (mar1/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi