Heboh Vaksin COVID-19 Dijual Secara Ilegal di Medan, Sistem Pengawasan Disorot

Minggu, 23 Mei 2021 – 19:19 WIB
Vaksinasi Covid-19. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR Saleh Partaonan Daulay mengomentari kasus dugaan penjualan vaksin COVID-19 secara ilegal di Medan.

Saleh menilai, kasus tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan yang dilakukan kementerian kesehatan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

BACA JUGA: Vaksin Covid-19 Dijual secara Ilegal di Sumut, Siti Nadia Kemenkes Merespons Begini

Kepolisian sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam kasus tersebut, yang merupakan oknum dokter.

Masing-masing IW yang merupakan oknum ASN/dokter pada Rutan Klas I Medan.

BACA JUGA: Tjahjo Beberkan Sanksi Berat untuk Tiga Oknum ASN yang Terlibat Jual Beli Vaksin Covid-19 Ilegal

Satunya lagi KS yang merupakan oknum ASN/dokter pada dinas kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

“Semestinya, setiap vaksin yang sudah didistribusikan baik itu ke daerah maupun instansi tertentu, harus ada pengawasan. Apakah mereka sudah memberikan vaksin itu kepada masyarakat secara benar atau tidak. Bukan hanya pada tahap penyerahan kepada instansi dan berhenti di situ," ujar Saleh dalam keterangannya, Minggu (23/5).

BACA JUGA: Jika Ada Orang Nyinyir soal Aksi Membantu Palestina, Dia Belum Paham

Menurut Saleh, pemerintah dalam hal ini Kemkes dan Satgas Penanganan Covid-19 harus melakukan pengecekan langsung.

Salah mengemukakan pandangannya, karena ada dugaan pemerintah tidak melakukan pengawasan, tetapi hanya mempercayakan saja kepada daerah atau instansi yang akan melakukan vaksinasi Covid-19.

“Semestinya jangan hanya percaya saja akan dikerjakan seperti itu. Tetap harus ada pengawasannya," kata Saleh.

Anggota dewan asal Sumatera Utara ini lebih lanjut mengingatkan pentingnya dilakukan evaluasi menyeluruh terkait penyaluran vaksin Covid-19.

Jangan sampai kejadian yang sama juga terjadi di daerah lain.

"Pengawasan program vaksinasi nasional ini sangat penting diawasi, sebab ketersediaan stok vaksin masih sangat terbatas. Karena itu, penerima vaksin harus target yang benar-benar diprioritaskan dan dilakukan secara benar sesuai aturan yang ada," pungkas Saleh. (gir/jpnn)

Yuk, Simak Juga Video ini!


Redaktur & Reporter : Ken Girsang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler