jpnn.com, WASHINGTON - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) menyetujui stimulus ekonomi sebesar USD 1,9 triliun untuk memulihkan perekonomian yang terimbas pandemi Covid-19.
Stimulus terbesar dalam sejarah Negeri Paman Sam itu tertuang dalam rancangan undang-undang (RUU) yang diusulkan Presiden AS Joe Biden.
BACA JUGA: Pengalaman Tak Menyenangkan Amanda Gorman si Pembaca Puisi Saat Pelantikan Joe Biden
Paket kebijakan ekonomi setara hampir Rp 27.000 triliun itu menjadi capaian pertama Biden sejak duduk di Gedung Putih. Para ahli memperkirakan kebijakan itu akan meningkatkan pemulihan ekonomi AS.
Dalam stimulus itu ada anggaran USD 400 miliar untuk bantuan langsung bagi warga AS. Nantinya, masing-masing keluarga penerima bantuan itu akan memperoleh USD 1.400 atau sekitar Rp 20 juta.
BACA JUGA: Biden-Harris, Rekor Baru di Gedung Putih dan Stori Keluarga Yahudi
Selain itu, dalam paket stimulus tersebut juga ada anggaran USD 350 miliar untuk membantu pemerintah negara bagian, perluasan kredit pajak anak, pembiayaan, dan distribusi vaksin.
"Help is here (bantuan ada di sini, red)," tulis Biden melalui akunnya di Twitter guna merespons hasil keputusan DPR AS atas RUU Stimulus Ekonomi.
BACA JUGA: Lupakan Era Trump, Biden dan Trudeu Sepakat Jadikan China Musuh Bersama
Selanjutnya, Joe Biden akan menandatangani dan memberlakukan UU tersebut pada Jumat (12/4). Partai Demokrat sebagai penyokong pemerintahan Biden meloloskan RUU itu melalui pemungutan suara.
RUU itu telah melalui perdebatan di Kongres AS selama beberapa minggu. Demokrat menganggap RUU tersebut sebagai upaya merespons pandemi yang telah menewaskan lebih dari 528 ribu orang di AS dan membuat jutaan orang kehilangan pekerjaan.
"Ini adalah hari yang bersejarah. Ini (RUU) menjadi awal dari akhir depresi Covid-19 yang hebat," kata anggota DPR dari Partai Demokrat Jan Schakowsky.
Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan bahwa pengesahan RUU itu merupakan hari penting bagi perekonomian negerinya. Dia meyakini RUU itu akan mempercepat pemulihan ekonomi.
Namun, Partai Republik menilai RUU tersebur merupakan tindakan mahal dan boros. Mereka menyebut bahwa fase teburuk krisis kesehatan akibat Covid-19 sudah belalu dan saat ini ekonomi sedang meningkat.
"Itu (RUU) adalah rencana yang salah pada waktu yang salah karena begitu banyak alasan yang salah," tutur anggota DPR dari Partai Republik Jason Smith.(Reuters/mcr9/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Dea Hardianingsih