Hemat Anggaran Dewan, Harus Ada Moratorium Plesiran

JAKARTA - Kritikan tentang kunjungan kerja (Kunker) DPR RI ke luar negeri terus menjadi sorotanKoordinator Investigasi Sektreytaris Nasional (Seknas) FITRA, Uchok Sky Kadhafy, menyatakan, para politisi DPR telah melakukan dengan bunuh diri politik karena melakukan kunker ke luar negeri saat publik kian sinis terhadap DPR.

"Seharusnya DPR lebih peka dan cerdas

BACA JUGA: Politisi PDIP Minta BK Lebih Tegas

Di saat publik kehilangan kepercayaan ke DPR, lebih baik para anggota DPR mendatangi daerah pemilihannya masing-masing untuk meraih kembali kepercayaan publik," ujar Uchok dalam diskusi bertema "Kunker ke Luar Negeri, Pelesiran Atau Kerja?" di pressroom DPR RI, Kamis (21/4).

Menurutnya, justru di saat reses ini pula semestinya anggota DPR bisa meminta konfirmasi konstituen tentang polemik proyek gedung baru DPR"Apakah kontituen itu menolak atau menerima?" ucapnya.

Lebih lanjut dikatakannya, anggaran kunker DPR ke luar negeri pada APBN 2011 ini dipatok sebesar Rp 105,92 miliar

BACA JUGA: Ketua DPR Dikirimi Paket Ulat Bulu

Anggaran untuk kunker DPR itu memang menyusut dibanding APBN 2010 yang mencapai Rp 122,09 miliarNamun demikian Uchok mengingatkan, bisa saja anggaran kunker DPR di APBN 2011 membengkak.

Alasannya, pada 2010 lalu meski sudah dipatok sebesar Rp 122,09 miliar ternyata dalam APBN Perubahan 2010 angarannya membengkak menjadi Rp 170,35 miliar

BACA JUGA: DPR Janji Pangkas 40 Persen Anggaran Kunker

"Jangan percaya duluKalau mau serius, lakukan moratorium plesiran dan pangkas anggaran kunker lewat APBNP 2011," cetusnya.

Ia mencontohkan dana kujungan para pimpinan DPR ke luar negeri tahun 2011 yang mengalami kenaikan hingga Rp 4,03 miliar dibanding 2010Jika pada 2010 anggaran kunker luar negeri pimpinan DPR mencapai Rp 10,6 miliar, ternyata pada 2011 naik menjadi Rp 16,6 miliar"Itu untuk biaya ketua DPR dan empat wakilnyaKenaikan Rp 4,03 miliar itu sudah sangat dahsyat," ucapnya.

Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR, Achsanul Qosasi, menyatakan, pihaknya siap buka-bukaan dengan kunker DPR ke luar negeriDitegaskannya, sebaiknya jangan apriori dulu terhadap kunker DPR ke luar negeri.

Alasannya, kata politisi Demokrat itu, karena kunker ke luar negeri itu juga untuk kepentingan pembuatan undang-undang (legislasi)Achsanul juga menegaskan, DPR sudah berupaya untuk berhemat dalam setiap kunker.

"Kita sudah padatkan jadwalnyaJika memang memungkinkan sehari selesai, kita tuntaskan hari itu jugaDiawasi pun kita siap, kalau perlu diawasi KPK," tandasnya.

Hanya saja, sebut Achsanul, DPR memang tidak perlu harus koar-koar ke kalangan LSM ketika hendak kunker ke luar negeri"Memangnya kita harus lapor LSM dulu kalau hendak kunker ke luar negeri?" tandasnya.

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan yang juga hadir pada diskusi itu menegaskan, sebenarnya setiap kunker sudah diputuskan melalui rapat para Pimpinan Fraksi dan alat kelengkapan dewanMeski demikiann Taufik mengingatkan agar kunker yang bertujuan untuk memperkuat legislasi itu dilakukan dengan tepat.

Menurutnya, kunker harus ada relevansi dengan proses legislasi.  "Kalau mau belajar kemiskinan tapi kunkernya ke negara yang maju, jelas tidak relevan," ucapnya.

Lantas bagaiaman dengan kunker luar negeri pimpinan DPR? Taufik mengatakan bahwa dirinya memilih untuk fokus di dalam negeri saja"Saat reses lebih baik saya mendatangi konstituen saya di dapil," ujar Taufik yang terpilih dari dapil Jateng VII yang meliputi Kebumen, Purbalingga dan Banjarnegara.(ara/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Ical Tetap Bawa Hasil dari Tiongkok ke Presiden