DPR Janji Pangkas 40 Persen Anggaran Kunker

JAKARTA - Kegiatan kunjungan kerja atau studi banding ke luar negeri oleh anggota DPR di saat reses semakin tak populerSetelah Wakil Ketua DPR Pramono Anung meminta perlunya perombakan aturan kunker, giliran Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengusulkan adanya evaluasi atas kegiatan "pelesir" itu.

Anggaran kunker atau studi banding yang tersisa saat ini dibahas ulang untuk dilakukan penghematan semaksimal mungkin

BACA JUGA: Ical Tetap Bawa Hasil dari Tiongkok ke Presiden

"Saya sendiri mengusulkan agar anggaran kunker ini dipangkas saja," kata Priyo di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (20/4).

Dengan banyaknya kritik dari publik, Priyo menilai perlu bagi DPR melakukan evaluasi atas kunker ke luar negeriHarus diakui bahwa ada perbedaan urgensi antara kunker yang satu dengan yang lain

BACA JUGA: Demokrat Terapkan Standar Internasional

Beberapa kunker harus betul-betul dipahami kepentingannya untuk menggunakan anggaran negara hingga keluar negeri"Kalau bisa dipangkas 30 persen, syukur-syukur kalau 40 persen," ujarnya.

Pemangkasan anggaran itu kata Priyo, tentu tidak menghapus kegiatan kunker atau studi banding pada akhirnya nanti

BACA JUGA: MK Tolak Gugatan Sengketa Pemilukada Yalimo

Bagaimanapun juga, kata dia, DPR RI tetap membutuhkan kegiatan tersebutHanya saja, DPR mencoba untuk melakukan evaluasi, kunker atau studi banding mana yang benar-benar dibutuhkan"Kalau tidak kunker, nanti kita (DPR) seperti katak dalam tempurung," jelasnya.

Setiap proses kunker, lanjut Priyo, harus diketahui oleh pimpinan DPRMasing-masing pimpinan DPR secara spesifik membawahi sejumlah alat kelengkapan di DPRDemi pemangkasan anggaran, sebaiknya pimpinan DPR diberi hak untuk memberikan persetujuan ataupun penolakan atas rencana kunker setiap alat kelengkapan.

"Pimpinan supaya diberi kewenangan lebihMudah-mudahan ini disetujui," jelasnyaKe depan, kata Priyo, setiap kunker juga harus transparanPimpinan DPR meminta agar setiap alat kelengkapan menyampaikan hasil kunkernya kepada publikPenyampaian ini penting demi mendorong transparansi dan akuntabilitas setiap pekerjaan anggota dewan"Ke depan itu yang harus ditegakkan," tandasnya.

Seperti diketahui, anggaran kunker anggota dewan saat ini mencapai angka miliaran rupiahUntuk kegiatan kunker di masa reses sekarang, sudah ada Rp 12,7 miliar dana yang siap digunakan anggota dewanSetidaknya, empat alat kelengkapan di DPR tengah dan berencana melakukan kunker ataupun studi banding dalam waktu dekat.

Kordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi, tak percaya dengan janji dari sejumlah pimpinan dewan yang akan memangkas anggaran kunker"Kami nggak percaya ituYang namanya program menyenangkan, mereka nggak akan menghentikan," sindir Uchok.

Selain itu, dia menyebut, pimpinan dewan tidak sepenuhnya merepresentasikan sikap partai atau fraksi"Kalau yang ngomong masih pimpinan dewan sulit untuk kita yakini secara politikTapi, kalau ketua fraksi atau ketua umum partai politik yang bilang, baru kita yakin itu akan dilakukan," tegasnya.

Dia mengingatkan selama ini DPR tidak punya trackrecord memangkas anggaran kunker ke luar negeriUchok mencontohkan anggaran kunker DPR ke luar negeri pada tahun 2010

Alokasi di APBN, ungkap dia, awalnya hanya Rp 122,09 miliarNamun, menjelang tengah tahun melalui APBN -Perubahan 2011, DPR justru meminta dan mendapat tambahan Rp 48,26 miliar atau sekitar 40 persen dari anggaran awalSehingga total anggaran kunker DPR pada 2010 menjadi Rp 170, 35 miliar.

Untuk 2011, DPR menganggarkan Rp 105,9 miliarDibandingkan 2010 memang ada penurunanTapi, menurut Uchok, ini bukan karena efisiensi keuangan di DPRMelainkan dialokasikannya sebagian besar "jatah" anggaran untuk pembangunan gedung baru yang dibandrol Rp 1,1 triliun"Anggaran kunker diturunkan untuk pembangunan gedung," ujarnya.

Meski begitu, Uchok menduga DPR akan kembali menaikkan anggaran kunker ke luar negeri melalui APBN -Perubahan 2011 nantiKenaikannya bisa jadi sama dengan tahun 2010 yang mencapai 40 persen"Mereka nggak akan mau rugi," katanya.

Berdasarkan pengalaman 2010 lalu, sebut dia, setiap anggota setidaknya mendapat jatah tiga kali pelesiran ke luar negeriBerdasarkan pagu anggaran 2010, rata -rata setiap anggota kemungkinan hanya bisa ke luar negeri dua kali"Persoalannya mereka tetap mengangap ke luar negeri itu penting meskipun hanya main - main," ujar Uchok(bay/pri)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Politisi PKB Tersinggung Omongan Ganjar