jpnn.com - JAKARTA - Penggunaan isu agama dan komunis yang digunakan untuk menyerang calon presiden Joko Widodo dinilai mirip dengan pola yang digunakan oleh Orde Baru untuk menghabisi penentang pemerintah. Di era Orde Baru ada Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) yang bisa bertindak melampaui hukum dan menebar ketakutan di tengah masyarakat.
"Kopkamtib di Era Orde Baru itu meniadakan oposisi dengan menciptakan ketakutan dalam masyarakat tentang bahaya ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Cara cara Orde Baru kembali digunakan tentu saja dengan menciptakan ketakutan yang sama dan srkaligus dgn kepentingan politik sesaat," kata pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Ari Dwipayana, Jumat (4/7).
BACA JUGA: Kehadiran Titiek Bisa Gaet Pemilih Perempuan
Ari yang juga dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIPOL) UGM itu merinci, ada dua tujuan dari penggunaan wacana komunisme. Pertama adalah memunculkan penolakan dari kalangan santri terhadap kelompok ataupun figur-figur yang diasosiasikan dengan komunisme. Sedangkan tujuan kedua, menggunakan isu komunis untuk menarik TNI agar berpihak pada salah satu kubu calon presiden.
"Karena bagaimanapun isu komunis sangat sensitif bagi TNI. Tapi TNI seharusnya tidak boleh ditarik-tarik masuk dalam frame persaingan politik antar-kandidat. TNI sebagai alat negara harus tidak terpancing dengan strategi adu domba yang membenturkan TNI dengan Jokowi dan PDIP," kata Ari.
BACA JUGA: Jokowi-JK Contoh Pria yang Hargai Istri
Selain itu Ari juga menilai kampanye hitam dengan menggunakan isu komunisme adalah pembodohan politik bagi rakyat. Sebab, semestinya rakyat disuguhi gagasan dan kotestasi program nyata.
"Urgensi soal ini penting karena Indoneisa hadapi tantangan yang berat pasca-perang dingin, di mana konstelasi dunia berubah dengan munculnya kekuatan ekonomi global yang memperkuat kemiskinan. Ketimpangan dan ketergantungan. Inilah ancaman Indonesia ke depan," demikian Ari. (rmo/jpnn)
BACA JUGA: Deklarasi Dukungan karena Jokowi Dianggap Memberi Kenyamanan
BACA ARTIKEL LAINNYA... Diperiksa KPK, Sekkot Palembang Enggan Menjawab Soal Uang
Redaktur : Tim Redaksi