jpnn.com, JAKARTA - Pendiri Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Hendri Satrio mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak boleh menjadi king maker di Pilpres 2024.
Sebab, ujar dia, Jokowi merupakan Presiden RI, kepala negara dan kepala pemerintahan.
BACA JUGA: Ketua MK Nikahi Adik Jokowi, Bamsoet: Jangan Dikaitkan dengan Politik
Oleh karena itu, lanjut Hendri, Jokowi wajib netral atau tidak memihak sosok tertentu pada Pilpres 2024.
"Enggak boleh Jokowi jadi king maker. Kalau sampai Jokowi jadi king maker, pemilunya jadi abal-abal, karena urusan jujur dan adilnya enggak ada," kata Hensat sapaan Hendri Satrio melalui layanan pesan, Kamis (26/5).
BACA JUGA: PDIP Puji Langkah Jokowi Dorong Penggunaan Produk Dalam Negeri
Dosen Universitas Paramadina itu mengatakan Jokowi sebagai kepala pemerintahan memiliki tugas untuk menyelenggarakan Pemilu 2024 sesuai waktu dan prinsip demokrasi.
"Tidak boleh Jokowi jadi king maker karena dia presiden, kepala negara, kepala pemerintahan. Dia (Jokowi, red) tidak boleh mendukung siapa pun, dia tidak boleh memihak ke siapa pun, atau mengarahkan pilihan ke siapa pun," ungkap Hensat.
BACA JUGA: Jika Skenario Ini Berhasil, Jokowi Bisa Jadi King Maker
Sebelumnya, pengamat politik Ubedilah Badrun merasa tidak yakin Presiden Jokowi memiliki kapasitas menjadi king maker yang bisa menentukan peserta dan pemenang Pilpres 2024.
"Jokowi tidak memiliki kapasitas untuk menjadi king maker politik 2024," kata Ubedilah melalui layanan pesan, Rabu (25/5).
Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) mengatakan Jokowi selama menjadi presiden RI tidak tegas.
Menurutnya, kepala negara banyak dikendalikan oligarki ketika membuat kebijakan.
Kang Ubed sapaan Ubedilah kemudian mencontohkan kebijakan terbaru tentang pembatalan larangan ekspor batu bara dan minyak goreng.
"Artinya, melihat fakta itu, king maker sesungguhnya pada Pilpres 2024 adalah para oligarki," kata dia. (ast/jpnn)
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Aristo Setiawan