jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menilai kebijakan PPKM Darurat Jawa-Bali merupakan solusi terbaik untuk mengurangi kasus positif dan pasien meninggal dunia akibat Covid-19.
Pembatasan menurutnya memang seharusnya dilakukan, meskipun bisa membuat ekonomi terpuruk. Apalagi, Pulau Jawa berkontribusi 58,7 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
BACA JUGA: Kapolresta Tangerang: Setiap Pelanggaran Protokol Kesehatan Akan Kami Tindak Tegas
"Memang, di tengah laju kasus positif yang terus mendaki, perlu melakukan pembatasan sosial. Namun ini bisa membuat ekonomi terpuruk. Seperti buah simalakama," ucap Hergun -panggilan Heri Gunawan, Minggu (4/7).
Walaupun demikian, politikus dari Dapil Jabar IV (Kota dan Kabupaten Sukabumi) itu mendukung kebijakan pemerintah yang memprioritaskan keselamatan dan kesehatan rakyat melalui PPKM Darurat tersebut.
BACA JUGA: RA Dibuntuti Petugas dari Bekasi, Disergap di Pulogadung, Ini yang Terjadi
Hergun mengatakan target pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2021 sebesar 7,1 persen hingga 8,3 persen bisa dimaklumi bila tidak tercapai. Bahkan target pertumbuhan ekonomi 2021 sebesar 4,5 persen hingga 5,3 persen sebaiknya juga direvisi.
"Kita tidak perlu memaksakan pertumbuhan ekonomi harus tinggi. Saat ini keselamatan rakyat lebih penting. Segala sumber daya sebaiknya direalokasi untuk penanganan Covid-19. Percepatan vaksinasi mutlak dilakukan untuk menjangkau seluruh rakyat," ucapnya.
BACA JUGA: 7 Bandit Merampok Ambulans Pengantar Pasien Covid-19, Begini Kejadiannya, Ya Ampun
Wakil ketua Fraksi Gerindra DPR RI itu juga menyebut dana PEN 2021 sebesar Rp 699,43 triliun bisa ditambah, terutama anggaran kesehatan dan perlindungan sosial.
Penambahan itu menurutnya harus dipertimbangkan mengingat beberapa hari lalu ada pasien tergeletak di halaman sebuah RSUD. Setelah viral, ternyata diketahui pemerintah belum membayar tagihan rumah sakit tersebut.
"Kasus itu jangan sampai terulang kembali. Itulah perlunya penambahan anggaran kesehatan pada PEN 2021," ujar ketua DPP Gerindra itu.
Hergun mengatakan rakyat yang terpapar harus diselamatkan semaksimal mungkin. Menteri Keuangan hendaknya memprioritaskan pembayaran tagihan-tagihan rumah sakit agar penanganan pasien terpapar Covid-19 bisa dilakukan sebaik mungkin.
Selain itu, dibutuhkan partisipasi seluruh elemen bangsa agar Covid-19 ini cepat berlalu. Sudah seharusnya rakyat mendukung PPKM Darurat yang akan berlaku 3-20 Juli 2021 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
"Pemerintah sudah all out, tetapi sebagian masyarakat relatif belum menganggap Covid-19 ini berbahaya. Tentunya peningkatan kesadaran masyarakat untuk menaati protokol kesehatan menjadi sangat krusial," pungkas Hergun. (fat/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam