jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) menggandeng berbagai pihak membuat langkah cepat dengan mempererat koordinasi dan sinergi untuk meningkatkan keamanan jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan semua pihak perlu mengembangkan kolaborasi agar Pemilu dan Pilkada 2024 dapat berjalan dengan baik.
BACA JUGA: Sambil Jaga Kamtibmas, Polisi RW Polres Inhu Juga Lestarikan Budaya Masyarakat, Lihat
"Langkah ini penting dilakukan untuk menyamakan frekuensi sehingga pemilu 2024 dapat berjalan dengan baik," katanya saat membuka rapat koordinasi bersama Forkopimda provinsi dan kabupaten/kota se-Sumsel di Ballroom Hotel Wyndham, Kamis (21/9).
Kendati indeks kerawanan di Sumsel cenderung baik, tetapi semua pihak tidak boleh lengah.
BACA JUGA: 7 Pj Bupati dan Wali Kota di Sumsel Dilantik, Begini Pesan Herman Deru
"Saat ini indeks kerawanan Sumsel berada di urutan 19, artinya kerawanannya dalam taraf sedang. Namun, tentunya tidak boleh terlalu percaya diri karena suhu politik itu lebih sulit dideteksi," jelasnya.
Bahkan, lanjutnya, terjadinya ancaman yang mengganggu kamtibmas saat pemilu dan pilkada sulit diprediksi.
"Pemantik munculnya gangguan kamtibmas ini sulit ditebak. Karena itu saya harap agar setiap daerah mewaspadainya," terang Herman Deru.
Eks antan Bupati Ogan Komering Ulu Timur itu pun menyebut, kolaborasi antar-pihak merupakan hal mutlak yang harus masif dilakukan.
"Setiap informasi yang diterima bisa menjadi langkah agar gangguan kamtibmas bisa diminimalisir. Badan Kesbangpol juga harus bekerja keras agar citra baik Sumsel tidak tercoreng," tegasnya.
Menurutnya, bupati dan wali kota juga harus meminimalisir gangguan kamtibmas di daerahnya.
"Saya minta bupati dan wali kota berupaya selalu ada di wilayahnya masing-masing dan konsen terhadap kamtibmas ini," bebernya.
Kepala daerah, tegas Herman, juga harus paham terhadap tahapan demokrasi tersebut.
"Regulasi itu dinamis. Namun kepala daerah belum tentu update dengan perubahan regulasi ini. Jadi perbanyak komunikasi dan diskusi sehingga kesamaan frekuensi semakin meningkat," paparnya.
Sebab, pelanggaran demokrasi dalam pemilu dan pilkada kerap terjadi lantaran minimnya pengetahuan atas regulasi tersebut.
"Ada peserta yang melanggar karena ketidaktahuan terhadap regulasi. Seperti memasang poster di pohon. Itu memang tidak melanggar peraturan KPU, tapi melanggar perda. Jadi, info soal regulasi harus dimaksimalkan sehingga masyarakat nyaman dalam memilih dan daerah ini tetap zero konflik," tegasnya.
Kepala Badan Kesbangpol Sumsel Alfajri Zabidi mengatakan, rakor tersebut sebagai langkah untuk menyamakan persepsi dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada 2024 mendatang.
"Kita semua memiliki peran agar pemilu dan pilkada berjalan dengan damai dan aman," pungkasnya.
Hadir dalam rakor tersebut, Wakil Ketua DPRD Sumsel Kartika Sandra Desi, Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Yanuar Adil, Kapolda Sumsel Irjen Pol A. Rachmad Wibowo, Kajati Sumsel Sarjono Turin, Ketua Pengadilan Agama Palembang RM. Zaini, Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Naudi Nurdika, Danlanud Srimulyono Herlambang Kol. Pnb. Sigit Gatot Prasetyo, Danlanal Palembang Kol. Laut (P) Sandy Kurniawan, Ketua PTUN Achmad Syaifullah, Kepala BNNP Sumsel Djoko Prihadi, Ketua KPU Sumsel Amrah Muslimin, serta bupati dan wali kota se-Sumsel.(jpnn)
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Elvi Robiatul, Elvi Robiatul