jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di Hotel Novotel, Rabu (23/8) siang.
Kegiatan tersebut bertujuan mempercepat realisasi pengadaan barang dan jasa menggunakan produk dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro kecil dan menengah, serta pembangunan berkelanjutan.
BACA JUGA: Herman Deru Minta Pelayanan Masyarakat Harus Lebih Baik
Gubernur Herman Deru menegaskan pelaksanaan pengadaan barang harus sesuai dengan prinsip pengadaan yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.
“Yang paling penting harus legal dan aspek transparansi makin ditingkatkan,” kata Herman Deru saat membuka rakor.
BACA JUGA: Herman Deru Apresiasi Keberadaan Pengurus Wanita Tani Nelayan
Sementara itu, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) periode 2019 – 2021, Roni Dwi Susanto menegaskan barang atau jasa yang diadakan harus bermanfaat sesuai peruntukannya atau harus efektif, pengadaannya juga harus menggunakan sumber daya yang efisien.
“Para pelaksana harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan dan mematuhi peraturan yang berlaku,” jelasnya.
BACA JUGA: Herman Deru Kerahkan 2Â Helikopter Water Bombing untuk Pemadaman di TPA Sukawinatan
Dia berharap Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemprov Sumsel mampu menempatkan diri dan berperan aktif sebagai problem solver terhadap permasalahan yang ada dalam pengelolaan PBJ.
“Menjaga solidaritas antara para Pejabat Fungsional Pengelola PBJ, aktif meningkatkan kompetensi dan update terhadap peraturan dan perkembangan digitalisasi di bidang pengadaan Barang dan Jasa, sehingga bisa bekerja profesional dan berintegritas,” tandasnya. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Herman Deru Raih Penghargaan Adhikarya Naraya Pembangunan Pertanian dari Presiden Jokowi
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, Dedi Sofian