jpnn.com, JAKARTA - Anggota Badan Sosialisasi MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron prihatin terhadap nasib sektor ekonomi selama masa pandemi Covid-19.
Menurutnya, Covid-19 benar-benar membawa situasi yang serbasulit, terlebih bagi pengusaha usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
BACA JUGA: MPR Dorong Biofarma Percepat Proses Pembuatan Vaksin Covid-19
Kondisi tersebut makin rumit, karena vaksin yang diharapkan bisa menjadi jalan keluar menghadapi corona tak kunjung datang.
Herman mengumpamakan, kalau sektor ekonomi adalah asap maka Covid-19 apinya. Bila Covid-19 belum padam, sektor ekonomi akan terus terkendala.
BACA JUGA: MPR: Optimalisasi UMKM, Pandemi Covid-19 Harus Bisa Diatasi
"Kondisi saat ini berbeda dengan krisis tahun 1998. Pada tahun 1998, UMKM menjadi obat bagi dunia usaha. Sementara sekarang ini, UMKM sudah langsung limbung begitu pandemi Covid-19 datang dan makin terhuyung ketika corona tak kunjung berhenti," katanya.
Herman menyampaikan itu saat diskusi Empat Pilar bertema "Optimalisasi Pasar Online bagi Pelaku UMKM" di Media Center MPR/DPR RI, Jumat (27/11).
BACA JUGA: Ketua Komisi X Minta Menteri Wishnutama Segera Siapkan Destinasi Desa Wisata
Herman pesimistis upaya pemerintah membangkitkan sektor ekonomi, khususnya UMKM di masa pandemi Covid-19 bisa memberi hasil.
Sebab, lesunya sektor ekonomi di masa pendemi Covid-19 ini lebih banyak dipengaruhi lemahnya daya beli masyarakat.
"Kalau hanya berbentuk optimalisasi pasar online, itu tidak akan banyak memberi hasil. Sebagian besar UMKM kita belum sepenuhnya melek teknologi, buktinya dunia pendidikan saja terkendala oleh sistem online. Paling-paling mereka hanya bisa mengerem dari kejatuhan yang makin dalam," kata politikus Partai Demokrat itu.
Herman menyatakan selama Covid-19 belum terkendali, dunia ekonomi akan terus berhenti di tempat.
Ia menegaskan sektor ekonomi akan menggeliat, kalau Covid-19 teratasi.
Sayangnya, saat ini Covid-19 malah menyebar ke daerah-daerah.
Pernyataan serupa disampaikan pelaku UMKM bidang pariwisata Efthariena.
Menurut Efthariena, selama Covid-19 usahanya berhenti total.
Baru belakangan ini saja, usahanya sedikit menggeliat.
Itu juga harus memenuhi protokol kesehatan, sehingga jumlah wisatawan yang ikut dibatasi.
"Saat ini pariwisata menjadi kebutuhan tersier, bukan sekunder lagi. Penyebabnya karena kemampuan beli masyarakat yang rendah," ujarnya.
Menurut dia, semestinya pemerintah tidak menghapus anggaran rapat di luar kota dan gathering di kementerian atau lembaga negara.
"Supaya tugas-tugas aparat ke luar kota tetap berjalan, sehingga UMKM penyedia jasa seperti kami bisa tetap bekerja," kata Efthariena lagi.
Sebelumnya Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementrian Koperasi UKM Eddy Satria mengatakan pihaknya terus menggenjot pemanfaatan media online bagi pengusaha UMKM.
Menurutnya, hal ini dilakukan mengingat kewajiban menjalankan protokol kesehatan yang harus dipatuhi selama pandemi Covid-19.
Bahkan, sampai saat ini sudah ada 9 juta pengusaha UMKM memanfaatkan marketplace untuk menjalankan usahanya.
Angka tersebut diharapkan terus bertambah hingga akhir tahun. (*/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Boy