jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat (PD) Herzaky Mahendra Putra meyakini kubu Kongres Luar Biasa (KLB) tidak akan bisa melengkapi berkas-berkas di Kemenkumham sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) tahun 2020.
Herzaky menyebutkan KLB di Sibolangit, Deli Serdang Sumatera Utara itu tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 yang telah disahkan oleh Kemenkumham.
BACA JUGA: Pendiri Partai Demokrat: Herzaky Siapa?
"Namanya juga KLB abal-abal," kata Herzaky dalam keterangan tertulisnya, Selasa (23/2).
Alumnus Universitas Indonesia itu juga menilai langkah Kemenkumham yang meminta kubu KLB untuk melengkapi berkas sudah tepat berdasarkan hukum.
BACA JUGA: Partai Demokrat Didemo Mahasiswa, Herzaky Bilang Begini
Herzaky menjelaskan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, maupun Permenkumham No.34 Tahun 2017 menjadi acuan saat ada kelompok yang mengajukan perubahan AD/ART atau sususan kepengurusan partai politik.
"Sudah sangat jelas mekanisme dan aturannya," lanjutnya.
BACA JUGA: AHY Dicari-cari Mahasiswa, Herzaky Datang Membela, Beginilah Jadinya
Herzaky mengatakan, sejak diminta melengkapi berkas hingga tenggat waktu tujuh hari masih belum dilengkapi oleh kubu KLB, maka permohonan tersebut akan ditolak.
"Tidak bakal diproses ke tahap selanjutnya oleh Kemenkumham," sambungnya.
Meskipun begitu, lanjut Herzaky, keputusan terakhir berada di tangan Yasonna Laoly selaku Menteri Hukum dan HAM.
Dia juga meyakini Yasonna akan memutuskan perkara tersebut secara objektif dan adil.
"Kami tunggu keputusan beliau," ucap Herzaky. (mcr8/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Kenny Kurnia Putra