jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Syariefuddin Hasan alias Syarief Hasan menyesalkan kebijakan pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) terkait harga eceran tertinggi (HET) gabah dan beras.
Pasalnya, penetapan HET tersebut jauh di bawah standar, yakni hanya Rp 4.550 per kilogram.
BACA JUGA: Irma Suryani Chaniago Berang, Kementan Tak Dilibatkan Tetapkan HPP Gabah
Menteri Koperasi dan UKM era Kabinet Indonesia Bersatu II itu menilai disepakatinya harga bawah gabah Rp 4.200 per kg dan harga batas atas Rp 4.550 per kg akan merugikan petani.
"Hal ini dikarenakan kebijakan ini cenderung mengabai fakta-fakta bahwa terjadi terjadi peningkatan biaya produksi dan modal yang ditanggung petani," ungkap Syarief Hasan.
BACA JUGA: Jelang Panen Raya, NFA Pastikan Harga Gabah di Atas HPP
Menurutnya, kenaikan biaya produksi, kenaikan harga pupuk, kenaikan sewa tanah hingga kenaikan biaya upah pekerja dan buruh tani harusnya menjadi acuan Bapanas dalam menetapkan HET gabah dan beras sehingga harga yang ditetapkan sesuai dan sebanding dengan tanggungan dan pengeluaran para petani, khususnya petani kecil.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini mendesak pemerintah untuk mengevaluasi HET gabah dan beras.
"Bagaimana bisa, presiden memiliki visi swasembada pangan, tetapi petani tidak diperhatikan kesejahteraannya, karena harga beli hasil pertaniannya sangat rendah," ujarnya.
Dia juga mempertanyakan alasan Bapanas lebih memilih mengundang korporasi dibandingkan dialog dengan petani.
"Jangan hanya korporasi yang diuntungkan tapi petani malah tidak diuntungkan sama sekali," tegas Syarief Hasan menyesalkan.
Guru Besar Ilmu Strategi Manajemen Koperasi dan UMKM Universitas Negeri Makassar itu menyebutkan penyerapan beras sebagai cadangan harus memperhatikan kesejahteraan petani.
"Sangat disesalkan ketika memasuki panen raya di berbagai daerah namun petani malah tidak merasakan keuntungan. Kesejahteraan petani harus diperhatikan sehingga mereka gembira dan semangat untuk terus memajukan pertanian di Indonesia," ungkapnya.
Dia juga mengatakan pemerintah juga harusnya melibatkan dan menyerap aspirasi UMKM dan koperasi yang bergerak di bidang pangan dan pertanian.
"HET yang ditetapkan pemerintah harus berimbang dan tidak boleh merugikan petani dan pelaku usaha pertanian yang masih kecil," tegas Syarief Hasan lagi.
Dia menegaskan Fraksi Partai Demokrat akan terus mendesak pemerintah menaikkan HET gabah dan beras secara proporsional dan memperhatikan kesejahteraan petani.
"Bukan hanya korporasi," tandasnya. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi