jpnn.com, JAKARTA - Menteri PUPR dan Menkeu melakukan serah terima hibah dan alih status Barang Milik Negara (BMN) tahap II senilai Rp 19,08 triliun.
Tercatat tiga kementerian/lembaga yang menerima BMN Kementerian PUPR sebesar Rp 1,46 triliun (8%), 26 pemerintah provinsi sebesar Rp 3 triliun (16%).
BACA JUGA: Cegah Kesenjangan, DPRD DKI Batasi Dana Hibah Rp 25 Juta per Yayasan di RAPBD 2023
Kemudian, 391 pemerintah kabupaten/kota/desa sebesar Rp 14,1 triliun (74%), 5 perguruan tinggi sebesar Rp 149,6 miliar (1%), dan 156 yayasan sebesar Rp 350,9 miliar (2%).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan kegiatan ini dimaknai sebagai salah satu upaya percepatan penyerahan infrastruktur yang telah dibangun Kementerian PUPR dan didanai APBN.
BACA JUGA: Pernyataan Terbaru Menteri PUPR Basuki soal Pembangunan IKN Nusantara
“Kementerian PUPR siap membangun infrastruktur dari dana APBN untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Menteri Basuki Hadimuljono pada acara seremoni Hibah dan Alih Status BMN di Jakarta pada 7 Desember.
Bentuk pengelolaan aset BMN yang diserahterimakan, yaitu hibah dan alih status penggunaan. Besaran hibah BMN dalam seremoni tahap II ini senilai Rp 17, 63 triliun dan alih status penggunaan sebesar Rp 1.46 triliun mencakup pembangunan infrastruktur jalan, seperti jalan arteri nasional, jalan lingkar khusus, tanah untuk jalan nasional, dan jembatan gantung, termasuk mesin pencacah plastik dan genset.
BACA JUGA: Apa Renovasi yang Dilakukan untuk Stadion Kanjuruhan? Ini Kata Kementerian PUPR
Pada 29 Maret, Kementerian PUPR juga telah melakukan serah terima hibah dan alih status BMN senilai Rp 222.58 triliun kepada kementerian/ lembaga, pemda, yayasan dan perguruan tinggi.
Dari total nilai tersebut Rp 217 triliun triliun di antaranya merupakan hibah downgrade jalan nasional kepada Pemprov DKI Jakarta. Sehingga, Ditjen Bina Marga pada tahun ini telah menyerahterimakan hibah dan alih status BMN dengan nilai total Rp 218.48 triliun.
“Perbedaan angka ini (tahap 1&2) karena ada pembangunan jalan nasional dan program jembatan gantung untuk mendukung jalan alternatif. Kami memang ditugaskan untuk pembangunan infrastruktur jalan lingkar khusus dan jembatan gantung,” jelas Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian.
Jembatan gantung masih tetap dibangun untuk kemudahan perpindahan barang dan jasa sekaligus meningkatkan perekonomian daerah. Selama 2015 - 2021, Ditjen Bina Marga berhasil membangun total 407 buah jembatan gantung.
Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani dalam sambutannya mengatakan, infrastruktur yang dibangun Kementerian PUPR setiap tahun menggunakan APBN tidak selamanya dimiliki BMN pemerintah pusat. Namun, dihibahkan kepada pihak yang dianggap mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab.
“DKI Jakarta mendapatkan hibah jalan raya senilai Rp 217 triliun. Penyerahan BMN kepada Pemda, kementerian atau lembaga lain bukan berarti di-downgrade, tetapi hanya dipindahkan kepemilikannya,” tuturnya..
Dia menambahkan proses hibah aset PUPR kepada Pemda, seperti air bersih, jalan nasional, jalan alteri, jembatan, dan mesin, fasilitas air minum, termasuk pembangunan sekolah ini bukan sekadar membangun saja lalu selesai, tetapi memperlakukan aset di tingkat tata kelola untuk dijaga bersama dan dimanfaatkan secara maksimal.
Sri Mulyani menegaskan pembangunan itu sejatinya membangun peradaban sehingga harus menciptakan dampak bagi kesejahteraan rakyat. Kementerian PUPR mendapat amanah untuk membangun infrastruktur yang terealisasi menjadi aset BMN berupa infrastruktur di seluruh Indonesia.
“Titip aset negara ini agar dijaga, dimanfaat secara maksimal, dan sering-seringlah menjelaskan kepada publik hasil uang kita agar bisa dilihat hasil dan dinikmati manfaatnya,” tegasnya. (esy/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad