jpnn.com, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap berpegang teguh kepada keputusan Majelis Syura bahwa mereka tetap berada di luar pemerintahan. PKS yakin tidak akan sendirian di luar pemerintahan.
“Saya ingin mengatakan PKS akan melaksanakan keputusan Majelis Syura yang sampai hari ini kami berada di luar pemerintahan, dan kami yakin kami tidak akan sendirian,” kata Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid di gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/7).
BACA JUGA: Dijemput Jokowi, Putra Mahkota Abu Dhabi Bawa Investasi Gede Banget
Hidayat justru menyarankan sebaiknya pemerintah sekarang ini mengakomodasi partai politik pendukungnya yang sudah terlalu banyak meminta untuk menjadi menteri. Karena itu, Hidayat menyarankan pemerintah mengurusi saja partai politik seperti PSI yang mengajukan empat nama menteri, Nasdem 11, PPP 15, PKB 10 nama.
“Itu kan sudah banyak sekali, belum lagi PDIP, belum lagi Golkar. Sudahlah kalau Pak Jokowi fokus dengan permintaan dari teman-teman koalisinya itu sudah lebih dari mencukupi,” ujarnya.
BACA JUGA: Megawati: Politik Nasi Goreng Ternyata Ampuh
BACA JUGA: Petinggi PKB Sebut PAN dan PKS Partai Tidak Jelas
Hidayat mengatakan, PKS tidak akan mengajak siapa pun untuk berada di luar pemerintahan. Menurut dia, semua orang memiliki pengertian yang baik tentang bagaimana Indonesia ke depan.
BACA JUGA: Hasto Beber Alasan PDIP Tak Ikut Pertemuan Ketum Parpol di Kantor NasDem
Wakil ketua Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) itu menegaskan berada di dalam atau di luar kabinet sama-sama legal dan konstitusional. Bahkan, Hidayat mengingatkan seharusnya pemerintah berterima kasih kalau masih ada partai politik yang mau berada di luar kabinet.
Politikus yang kembali terpilih menjadi anggota legislatif 2019-2024 dari daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta II ini mengatakan, dengan cara itu maka harapan akan adanya check and balance, demokratisasi, kritik, bisa dihadirkan dengan baik dan dilaksanakan.
“Tidak boleh dipersepsikan kalau berada di luar kabinet adalah inkonstitusional, kalau di luar kabinet adalah ngerecokin, tidak boleh begitu. Kalau kita masih berpikiran pada Pancasila dan UUD 1945 maka berada di dalam atau luar kabinet semuanya dalam rangka melaksanakan Pancasila, demokrasi yang baik,” ujarnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Megawati Sepertinya Happy Jika Gerindra Masuk Gerbong Jokowi
Redaktur & Reporter : Boy