jpnn.com - JAKARTA -- Himpunan Masyarakat Adat Pulau Rempang Galang (Himad Purelang) mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo, menginstruksikan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, segera menerbitkan sertifikat tanah bagi masyarakat pedesaan secara besar-besaran.
Ketua Pengawas Himad Purelang Rani mengatakan pihaknya berterima kasih kepada presiden yang sudah mau menindaklanjuti janjinya saat kampanye lalu. Menurut Rani, Ini langkah yang sudah ditunggu sejak lama.
BACA JUGA: Bandara Gamarmalamo Diperpanjang Penutupannya
"(Kami) sudah capek Pak Presiden, hampir 10 tahun kami berjuang agar tanah dirangkaian pulau-pulau Rempang Galang, Batam, menjadi hak kami," kata Rina dalam siaran persenya, Kamis (25/8).
Dia mengatakan, masyarakat sudah 50 tahun tinggal di atas tanah pulau tersebut. "Biarlah tanah ini menjadi warisan yang bisa kami berikan untuk anak cucu kami," kata pria berusia 63 tahun ini.
BACA JUGA: Kasihan, Paus Nyangkut di Kapal Motor, Lihat
Rani berharap program Kementerian Agraria melakukan sertifikasi tanah sebagai tindaklanjut perintah Presiden Jokowi dapat dimulai dari Pulau Galang. Apalagi, secara hukum data permohonan Himad Purelang sudah lengkap di Badan Pertanahan Nasional (BPN) sejak 2008.
"Kami sudah mendata semua kelengkapan, dokumen. Kami juga mengunakan hasil dari Badan Geospasial Indonesia (BGI) untuk menentukan titik koordinat tanah yang didaftarkan ke BPN dalam bentuk peta," ujarnya.
BACA JUGA: Suami Tangannya Diamputasi, Istri Seolah tak Kenal Lagi
Rani merasa lega, meski nyaris sebulan tinggal di Kota Solo untuk bertemu Presiden Jokowi di kediaman pribadinya. Sepertinya titik awal harapan sudah mulai terjawab, apalagi setelah presiden membentuk tim kerja reforma agraria dari kalangan LSM dan kantor Staf Kepresidenan.
"Kami merasa lega sudah ada lampu hijau dari Pak Presiden. Tinggal menunggu waktu saja. Meski sudah hampir sebulan ini kami menetap dan tinggal di Kota Solo di sebelah rumah Pak Presiden Jokowi, sudah ada respon," kata dia.
"Kami juga berterima kasih kepada warga Solo yang mau menerima kami bertamu, begitu juga media, dan pak Bambang Riyanto selaku anggota DPR RI," paparnya.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyerukan kepada kementerian terkait agar mempercepat reforma agraria di Indonesia. Hal itu ditegaskannya dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu 24 Agustus 2016.
"Saya minta kementerian dan lembaga terkait melakukan langkah-langkah percepatan implementasi dari reforma agraria," ujar Jokowi.
Presiden Jokowi mengingatkan, semangat reforma agraria adalah terwujudnya keadilan bagi masyarakat dalam penguasaan, kepemilikan, dan pemanfaatan tanah serta sumber daya alam yang ada di dalamnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Calon Jemaah Haji Tiba-Tiba Tersungkur
Redaktur : Tim Redaksi