jpnn.com - JAKARTA – Ketua Umum Himpunan Masyarakat Adat Pulau-pulau Rempang Galang (Himad Purelang) Blasius Joseph mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi (Jokowi) membubarkan Badan Pengusahaan (BP) Batam yang dulunya bernama Otorita Batam (OB).
“Langkah Presiden Jokowi membubarkan BP Batam sudah tepat. Awasi jangan sampai terjadi penyimpangan oleh pelaksana dalam proses pembubarannya hingga terbentuk institusi baru yang hanya sekedar ganti merek," kata Blasius Joseph, Minggu (3/1).
BACA JUGA: AP II Tegaskan Maskapai Harus Tanggung Jawab
Kalau terjebak dengan sekadar ganti merek, lanjutnya, masalah pokok di Kota Batam tidak akan pernah selesai, malah akan menambah potensi konflik.
“Sesuai pernyataan Mendagri Tjahjo Kumolo, BP Batam dibubarkan dalam rangka peningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan investor melalui mekanisme baru nantinya," kata Blasius.
BACA JUGA: Bakar Saja tuh Istana Presiden, Nanti Dibangun Lagi
Dalam konteks itu, lanjutnya, Himad Purelang berharap pendaftaran permohonan Sertifikat Hak Milik (SHM) dirangkaian pulau Rempang Galang Batam sejak tahun 2008 pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN (Kementerian ATR/BPN) juga mengalami kemajuan.
Menurut Blasius, sejak BP Batam berdiri selalu sesuka hati merambah lahan di luar kewenangannya dengan cara melawan hukum. Hal itu sebenarnya sudah lama diketahui Kementerian ATR/BPN hingga Hak Pengelolaan Lahan (HPL) masyarakat adat di Rempang Galang diabaikan.
BACA JUGA: Info Penting soal Penerimaan CPNS 2016 dari Jalur Umum
“Kebijakan Presiden membubarkan BP Batam seharusnya direspons Kementerian ATR/BPN untuk menuntaskan pelepasan tanah negara dirangkaian pulau Rempang Galang kepada Himad Purelang. Kami penggarap yang patuh peraturan memohon pelepasan tanah negara dan itu sudah diperintahkan Panja Komisi II DPR RI dan Kepala BPN yang lalu, Hendarman Supandji. Mengapa Menteri ATR/BPN sekarang menahan prosesnya?,” tanya Blasius.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PKS: Kinerja Menristekdikti Sangat Memprihatinkan
Redaktur : Tim Redaksi