jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum IKA ITS Irnanda Laksanawan mengatakan penerapan Omnibus Law bermanfaat untuk menghilangkan tumpang tindih antar PUU, efisiensi proses perubahan atau pencabutan PUU, serta menghilangkan ego sektoral.
Hal itu Irnanda sampaikan dalam Diskusi HIMPUNI Seri 5 bertajuk Dukungan Riset & Inovasi di Sekretariat PP IKA ITS, Jakarta Pusat.
BACA JUGA: Omnibus Law Sebaiknya Dibahas di Baleg DPR
Adapun Riset & Inovasi ini merupakan satu dari 11 kluster yang tengah digodog dalam RUU Omnibus Law.
“Dukungan riset dan inovasi meliputi pengembangan ekspor dan penugasan BUMN maupun swasta dari pemerintah,” jelas anggota Dewan Riset Nasional ini.
BACA JUGA: Bahas Omnibus Law, Ketua DPR Minta Masukan Ulama
Sementara, Wakil Sekretaris Jenderal Hukum dan Advokasi PP IA ITB Sari Wahjuni menyebut, dalam membuat badan usaha atau pun industri, misalnya, diperlukan perijinan yang cukup banyak.
Ada yang memang diperlukan dan kadang menghambat. Pemerintah telah membuat OSS untuk mempersingkat waktu pembuatan PT.
BACA JUGA: Dukung Sertifikasi Halal di Omnibus Law, DPR Ingin Sistem Ringkas
“Dalam kenyataannya sistem ini masih mengalami kendala dan banyak PT yang belum menyesesuaikan dengan peraturan ini. Jangan sampai perlindungan hukum hanya untuk investor, tapi juga harus menyentuh masyarakat, misalnya AMDAL. Itu harus tetap diperhatikan,” tutur dia.
Sementara itu, Dwi Larso menyebut bahwa belanja riset dan pengembangan Indonesia masih rendah, baik oleh pemerintah, kalangan industri maupun perguruan tinggi.
Indonesia masih beada di bawah Filipina, Malaysia, Vietnam dan Thailand.
Karenanya, Wakil Ketua Umum IA-ITB ini mengajak masyarakat untuk kembali pada maksud dibuatnya UU, yakni instrumen untuk mencapai visi misi. Ujungnya harus makin banyak usaha yang dimunculkan.
“Saya lebih seneng pakai istilah cipta usaha, tidak melulu kerja. Ada penta helix, atau sinergi antara pemerintah, industri dan perguruan tinggi,” ucapnya.
Dia juga membabar strategi untuk mengantisipasi banjir demografi supaya angkatan kerja manusia Indonesia bisa terserap dengan baik.
Pasalnya, menilik pada pemberitaan beberapa media, masih banyak pengangguran yang berasal dari lulusan SMA dan SMK.
Menurut Wakil Rektor Akademik President University ini, diperlukan langkah strategis untuk memenuhi target wirausaha baru.
Dalam setahun ada lulusan SMA dan sederajat sebanyak 3,5 juta jiwa. Kurikulum dan ekosistem kewirausahaan diperlukan agar menghasilkan wirausaha baru.
Untuk mencapainya, Larso merekomendasikan supaya BUMN dimanfaatkan untuk menciptakan bisnis atau start up baru sebagai angel atau venture capital.
Anak-anak usaha BUMN yang menghambat bisnis baru ini juga perlu ditinjau ulang.
“Contohnya di Amerika ada SBA atau Small Business Administration untuk pengembangan usaha baru dan bisnis kecil. Fungsi ini fleksibel untuk ditempatkan pada lembaga-lembaga yang sudah ada, seperti Kemendikbud atau Kemenkop-UKM. Dan fungsinya dijalankan secara otonom oleh lembaga atau badan baru,” contohnya.
Larso menambahkan, fungsi ini akan menjadi program yang terstruktur, sistematis dan masif dalam menciptakan wirausaha baru, sekaligus menambah jumlah wirausaha baru secara signifikan dari program yang sudah ada, antara lain di sektor perindustrian, kominfo dan parekraf.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy