jpnn.com, JAKARTA - Himpunan Perguruan Tinggi Negeri (Himpuni) mendorong pemerintah meningkatkan kualitas lulusan dan lembaga pendidikan vokasi.
Pasalnya, lulusan pendidikan vokasi yang berkualitas tidak hanya terserap di dalam negeri, tetapi juga mancanegara.
BACA JUGA: Menteri Nasir Minta PTN dan PTS Genjot Pendidikan Vokasi
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) Andre Rahadian.
Andre merupakan ketua panitia pengarah (Steering comitee) Rapat Kerja nasional (Rakernas) Himpunan Perguruan Tinggi Negeri (Himpuni) 2018 di Universitas Negeri Solo (UNS), Sabtu (5/5).
BACA JUGA: Ganjar Bicara Keberagaman Solo di Depan Pemuda Pancasila
Andre mengatakan, tenaga kerja Indonesia belum memiliki kemampuan yang merata.
Selain itu, dia menilai belum ada sertifikasi profesionalisme yang dimiliki tenaga kerja di Indonesia.
BACA JUGA: Lindungi Alumni, Iluni UI Bentuk Lembaga Hukum
Hal itu mengakibatkan sumber daya lokal terpinggirkan dalam sektor ekonomi seperti pariwisata, manufaktur, dan pengolahan hasil laut.
“Akibat lainnya, investasi dari negara-negara lain di dalam negeri menjadi terkendala karena ketidaksiapan sumber daya manusia kita dibandingkan negara-negara lain,” kata Andre saat membacakan pokok-pokok hasil Munas Himpuni I di Jakarta, Senin (7/5).
Berbagai kendala itulah yang membuat Koordinator Presidium Himpuni Ganjar Pranowo mengangkat tema besar, yakni rencana percepatan program vokasi untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa.
Tema itu diangkat seiring dengan kebutuhan untuk meningkatkan daya saing Indonesia.
“Setelah pemerintah giat melaksanakan pembangunan infrastruktur, Himpuni menyarankan percepatan kesiapan SDM dengan fokus awal pada lima pokja. Yaitu pokja industri kecil dan kreatif, pokja pembangunan desa, pokja pariwisata, pokja pertanian dan kelautan dan pokja inovasi,” ujar Andre.
Sementara itu, Menteri Perhubungan yang juga wakil dari Kagama Budi Karya Sumadi mengatakan, lulusan pendidikan vokasi Indonesia tidak kalah dengan tenaga kerja asing.
“Bahkan, tenaga kerja Indonesia lulusan vokasi disukai kalangan industriawan baik di Timur Tengah maupun negara-negara Asia seperti Jepang dan Korea. Tenaga-tenaga kerja yang berkualitas seperti ini harus ditingkatkan kuantitasnya,” kata Budi.
Ketua Umum Ika Undip yang juga Direktur BTN Maryono menuturkan, Indonesia harus mencontoh Jerman dan Korea Selatan yang lebih banyak mendirikan lembaga vokasi atau sekolah menengah kejuruan daripada universitas maupun SMU.
Dia mengatakan, pihaknya menyarankan pemerintah memperbaiki arah pendidikan nasional.
Dengan demikian, lebih banyak tenaga kerja siap pakai yang mempunyai standar mutu kerja nan terukur.
“Karena itu pula, ke depan kami menyarankan pemerintah memperbanyak berdirinya lembaga pendidikan vokasi dan sekolah menengah kejuruan dibandingkan lembaga pendidikan umum,” ujar Maryono. (jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ikut Main Ketoprak di Rembang, Ganjar Jadi Pangeran
Redaktur & Reporter : Ragil