jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Habiburrokhman meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memelototi proyek Kartu Prakerja yang anggarannya mencapai Rp 5,6 triliun. Politikus Partai Gerindra itu menilai program yang bagus dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu berpotensi diselewengkan.
"Saya tahu itu kalau dilaksanakan dengan baik akan sangat bagus, tetapi pelaksanaannya sangat mengkhawatirkan. Jangan sampai Pak Jokowi ditipu sama anak kecil," ujar Habiburokhman saat rapat Komisi III DPR dengan KPK secara virtual, Rabu (29/4).
BACA JUGA: Pendaftaran Kartu Prakerja Dibuka Kembali, Begini Cara Daftarnya
Politikus berlatar belakang praktisi hukum itu menegaskan, ada dua aspek yang harus diawasi KPK dalam konteks tindak pidana korupsi. Aspek pertama menyangkut proses pengadaan jasa pelatihan.
"Saya orang Palembang, Pak. Saya bingung ada pelatihan bikin pempek Rp 600 ribu," ungkapnya.
BACA JUGA: Anak Buah Surya Paloh Pertanyakan Relevansi Kartu Prakerja di Tengah Pandemi Corona
Habiburrokhman mempertanyakan cara menentukan harga untuk pelatihan tersebut. Sebab, tidak ada perbandingan untuk tarif jasa pelatihan itu.
"Kalau pempek, ya begitu-begitu saja, Pak. Iya kan, kapal selam, lenjer, ya kan. Rp 600 ribu? Belajar saja sama istri saya di rumah, gratis, di YouTube gratis. Pak Firli juga bisa bikin itu pempek," katanya.
BACA JUGA: Soal Kartu Prakerja, Gus Aiz: Mumpung Belum Terlalu Jauh, Harus Dihentikan
Oleh karena itu Habiburrokhman meminta KPK benar-benar mencermati realisasi anggaran dalam program Kartu Prakerja. “Itu dikejar, Pak. Ini kami geregetan, Pak," ujarnya.
Anak buah Prabowo Subianto di Partai Gerindra itu menegaskan, tidak boleh ada pihak yang mengambil kesempatan di balik niat baik Presiden Jokowi. "Kami pengin Pak Jokowi sukses dengan program Kartu Prakerja, jangan ada yang berani mengambil kesempatan," harapnya.(boy/jpnn)
dr.Tirta VS Jerinx SID:
Redaktur & Reporter : Boy