jpnn.com, SEMARANG - Perwakilan serikat buruh di Jawa Tengah menemui Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo hari ini. Pertemuan yang berlangsung singkat itu membahas beberapa hal, termasuk soal kesulitan buruh untuk mengakses kartu Prakerja.
Ketua Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSBI) Jawa Tengah, Wahyudi mengatakan, mekanisme Kartu Prakerja sangat menyulitkan dan membuat banyak buruh yang tidak dapat mengakses program itu.
BACA JUGA: Peringatan Keras Ganjar untuk Wilayah Zona Merah Corona di Jateng
Selain dilakukan secara online, keterbatasan pengetahuan para buruh juga menjadi penyebabnya.
"Kami minta kebijakan pemerintah agar proses pendaftaran kartu prakerja ini dipermudah. Banyak teman-teman kami yang belum melek teknologi dan kesulitan mengakses soal itu," tegasnya.
BACA JUGA: Inilah Sosok yang Sering Bersepeda Masuk Gang Kecil dan Meneriaki Warga
Menurut Wahyudi, banyak buruh yang tidak memiliki atau tidak bisa mengoperasikan handphone android. Sementara untuk masuk ke sistem kartu Prakerja, harus bisa menggunakan smartphone.
"Sudah banyak anggota kami yang mengeluh soal ini. Sulit mengakses masuk kartu Prakerja. Padahal, Kartu Prakerja bagaikan angin surga buat kami para buruh yang di PHK atau dirumahkan saat ini," tegasnya.
Wahyudi menerangkan, selama COVID-19 berlangsung, ribuan buruh sudah di PHK atau dirumahkan tanpa adanya pesangon atau gaji yang diperoleh. Di serikat buruhnya saja, setidaknya ada 2000 buruh yang di PHK atau dirumahkan.
"Kami berharap ada bantuan dari pemerintah karena kami semua kesulitan dalam kondisi ini," kata dia.
Persoalan lain yang disampaikan mengenai jaminan kesehatan dan jaminan hari tua yang dikelola BPJS. Menurutnya, akibat covid-19 ini, banyak perusahaan yang nunggak bayar BPJS kesehatan sehingga buruh kesulitan mendapat akses itu.
"Termasuk kami juga minta pencerahan, apakah kami yang di PHK atau dirumahkan bisa mencairkan jaminan hari tua (JHT) untuk menopang kehidupan kami. Kami sangat berharap dukungan pemerintah, termasuk adanya bantuan langsung tunai kepada kawan-kawan yang terdampak," pungkasnya.
Satu per satu persoalan itu dicatat dan didengar baik-baik oleh Ganjar. Menurutnya, beberapa persoalan yang dikemukakan tersebut memang menjadi perhatiannya selama ini.
"Kawan-kawan buruh melaporkan soal nasibnya, ada yang di-PHK, dirumahkan, BPJS nunggak dan bagaimana nasib mereka. Beberapa yang itu hubungannya dengan pusat, pasti akan kami bantu fasilitasi, seperti soal Kartu Prakerja atau BPJS," kata Ganjar.
Dia mengakui, mekanisme Kartu Prakerja memang di luar dari harapannya. Prosesnya yang sulit dan cukup membingungkan membuat para buruh kesulitan.
Persoalan itu sudah disampaikan Ganjar kepada pemerintah pusat. Dia meminta, seluruh buruh yang terdampak dan tidak bisa mengakses sistem kartu Prakerja, bisa di-backup dengan data manual.
"Sebab kalau hanya lewat satu pintu, sulit masuknya. Apalagi kuota hanya 5,5 juta itu, sekarang pendaftarnya sudah 7 juta. Kami sudah koordinasi dan kami sampaikan pada Presiden soal ini. Kami mendorong agar bisa dikirim manual, silahkan nanti pusat melakukan verifikasi," terangnya.
Terkait nasib para buruh yang terkena PHK atau dirumahkan, Ganjar juga sudah berkomunikasi dengan semua perusahaan di Jateng.
Menurutnya, sudah saatnya perusahaan peduli kepada pekerja di tengah pandemi ini. (flo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Natalia