Hindari PT Sebagai Ajang Akal-akalan Parpol

JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan agar penetapan Parliamentary Threshold sebaiknya tidak sekedar akal-akalan dalam memenuhi kepentingan parpolHarus ada grand design arah dan sistem politik Indonesia yang pada akhirnya membawa kesejahteraan rakyat.

"Penetapan Parliamentary Threshold ditempatkan sebagai mekanisme yang demokratis untuk memperkuat sistem  presidensial yang memerlukan padanan multipartai sederhana.  Tujuannya adalah untuk memperkuat demokrasi untuk kesejahteraan rakyat," kata Hasto Kristiyanto,  dalam diskusi Parliamentary Threshold dan Masa Depan Indonesia di Jakarta, Kamis (26/8).

Turut hadir sebagai narasumber Saan Mustofa, Wakil Sekjen Partai Demokrat, Bima Arya, Ketua DPP Partai Amanat Nasional dan Budiarto Shambazy selaku pengamat politik

BACA JUGA: Ketua KPPS Desa Budo Akui Ada Ceblos Ganda

"Yang penting penetapannya harus dilakukan jauh sebelumnya sehingga PT menjadi instrumen demokratis yang memungkinkan parpol untuk berbenah diriNamun PT hanya efektif apabila pada saat bersamaan, institusionalisasi parpol dilakukan guna memastikan terpenuhinya fungsi-fungsi ideal parpol," kata Hasto.

PDI Perjuangan setuju terhadap PT 5% dan diterapkan hingga kabupaten/kota

BACA JUGA: Belum Pastikan Usung Anas

Penerapan itu selain memperkuat sistem presidensial juga semakin menegaskan bahwa kesatuan electoral process antara pemilu legislatif dan pemerintah"Demokrasi untuk kesejahteraan rakyat harus menjadi dasar konsolidasi demokrasi," tambah Hasto

BACA JUGA: Anas Kampanye di Raja Ampat

Senada dengan Hasto, Bima Arya dan Saan menyebut wacana  PT merupakan ikhtiar untuk penguatan presidensial dan parpol.

Namun, Shambazy mengkritik wacana PT hanyalah akal-akalan politisi jelang 2010Ada kecemasan di kalangan parpol terkait hasil pilpres 2009 yang hasilnya gelapKemenangan Demokrat sulit dipahami sehingga tidak ada patokan mengukur pilpres 2014"PT 5% bertentangan dengan konstitusi karena tidak ada disebutkanIsu ini mencederai konstitusi kita," ujar Sambazy.Bima Arya tidak menampik adanya akal-akalanBicara UU Politik, menurutnya, parpol akan merujuk sesuai dengan kepentingannya.  Namun, dia mengusulkan harus ada grand design untuk menentukan sistem politik Indonesia.

Dia menjelaskan ada fenomena lima partai besar selalu menurun setiap pemilu dilaksanakanIni akibat adanya kekecewaan dan harapan serta  reward and punishment"Nasdem misalnyaKalo dipatok maka harapan Nasdem akan hangusJangan terjebak PTHarus jelas alasannya berapa anggota yang ideal untuk perform di parlemenKalau cuma 10 kursi tidak akan bisa optimal," ujar Bima.

Namun Saan berpandangan berbedaMenurutnya wacana PT ini bukan akal-akalan tapi upaya membangun sistem politik" Ini harus dibahas sekarang tidak menjelang pemiluKepentingan PD dengan hasil pemilu dari 7% menjadi 21% berapapun angka PT kita gak masalah dengan trend yang terus meningkat dalam pemilu," ujar Sekretaris Fraksi Partai Demokrat ini.

Namun, Saan mengingatkan  penyederhanaan parpol tidak boleh bertentangan dengan prinsip demokrasi.  Harus ada pertimbangan apalagi tidak ada kekuatan dominan di parlemen jadi perlu bernegosiasi untuk mengambil keputusanPenyederhanaan parpol melalui PT tidak satu-satunya caraMengenai jumlah persentase PT menurut Saan sebaiknya  merujuk alat kelengkapan di parlemen dan dengan angka 5% sudah bekerja maksimal di DPR.(aj/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... PD Bisa Dukung Kader Partai Lain